Tingkatkan Kualitas, Khotib Jumat Bakal Distandardisasi

redaksi.co.id - Tingkatkan Kualitas, Khotib Jumat Bakal Distandardisasi Kementerian Agama akan menjadi fasilitator pembentukan standarisasi khotib salat Jumat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa standarisasi...

50 0

redaksi.co.id – Tingkatkan Kualitas, Khotib Jumat Bakal Distandardisasi

Kementerian Agama akan menjadi fasilitator pembentukan standarisasi khotib salat Jumat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa standarisasi khotib muncul atas usul sebagian umat Islam yang diwakili oleh organisasi masyarakat. Usul itu disampaika kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena isu adanya penceramah khususnya khotib yang dinilai mengancam persatuan umat. Kami ambil titik paling moderat, kata dia di DPR, Senin, 30 Januari 2017. Lukman ingin fokus membenahi khotib salat Jumat agar memiliki kualitas yang baik. Menurut dia, pembenahan itu tidak akan melepaskan rukun-rukun yang melekat dalam khotib salat Jumat agar tetap menjaga sahnya rangkaian salat Jumat.

Untuk itu pemerintah kini manggandeng sejumlah ulama dari berbagai ormas Islam termasuk dari Majelis Ulama Indonesia untuk merumuskan dua hal penting. Yaitu batasan seorang khotib salat Jumat dan otoritas yang akan mengeluarkan sertifikasi.

Menurut Lukman, pemerintah tidak berwenang merumuskan batasan seorang khotib, kompetensi, hingga mengeluarkan sertifikasi. Kami sadar betul ini bukan kewenangan kami.

Lukman membantah kemungkinan adanya tudingan bahwa pemerintah ingin membatasi khotib berkhutbah. Bukan berarti bagi khotib yang tidak memiliki standar tidak bisa berkhutbah, tapi pemerintah ingin mendidik agar khotib mampu meningkatkan kualitasnya. Lukman menuturkan ada khutbah yang nuansanya menjelek-jelekkan pihak lain. Bahkan hingga menyalahkan pihak lain sehingga esensi khutbah untuk menasehati menjadi hilang. Apalagi dalam konteks Indonesia yang majemuk ini berpotensi untuk menciptakan disintegrasi. Gagasan yang disampaikan Lukman menuai polemik di Komisi VIII DPR. Mereka menyambut niat baik yang disampaikan Lukman sebagai aspirasi sebagian umat Islam. Namun semua anggota fraksi menilai usul itu belum tepat. Anggota Komisi VIII DRP Desy Ratnasari menilai gagasan itu tidak mencerminkan keadilan. Ia menilai Lukman harus mengakomodasi umat agama lainnya. Misalnya perlakuan yang sama harus dilakukan terhdap pemuka agama lain.Desy menilai keputusan yang diambil Lukman bakal menjadi persepsi adil tidaknya seorang menteri. Di sini juga harus dipikirkan obyektifitas dan keadilannya. DANANG FIRMANTO

(red/ramanta/utra/amungkas/BPP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!