Datangi Kantor KPK, Bupati Klaten Tawarkan Diri Jadi Justice Colaborator

redaksi.co.id - Datangi Kantor KPK, Bupati Klaten Tawarkan Diri Jadi Justice Colaborator Di luar jadwal pemeriksaan, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartati mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi...

24 0

redaksi.co.id – Datangi Kantor KPK, Bupati Klaten Tawarkan Diri Jadi Justice Colaborator

Di luar jadwal pemeriksaan, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartati mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (1/2/2017).

Pantauan Tribunnews.com turun dari mobil tahanan, Sri Hartati hanya menenteng tas berwarna hitam berisi dokumen.

Kehadiran Sri Hartati di gedung KPK tidak sampai satu jam. Ditanya awak media soal kedatangannya, Sri bungkam.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan maksud kedatangan Sri yakni mengajukan permohonan sebagai justice colaborator (JC) ke KPK.

Berarti, Sri bersedia membantu KPK membongkar pihak lain yang terlibat di kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Klaten yang menjeratnya sebagai tersangka atau kasus lain yang lebih besar.

“Kemarin Bupati Klaten SHT mengajukan diri sebagai justice colaborator. Kami akan pertimbangkan dulu dengan beberapa hal dan syarat,” ujar Febri, Kamis (2/2/2017).

Febri menambahkan apabila Sri ingin menjadi justice colaborator maka ia harus mengakui perbuatannya dan bersedia membuka informasi seluas-luasnya.

“Kami pertimbangkan dulu. Yang jelas posisi justice colaborator akan menguntungkan tersangka dan proses hukum termasuk keringanan tuntutan,” tambahnya.

Di kasus ini, KPK telah menjerat dua orang tersangka yakni Sri Hartini yang diduga sebagai penerima suap dan Suramlan PNS yang diduga sebagai pemberi suap.

Sri Hartini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Suramlan selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(red/udhi/wi/nggoro/YDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!