Majelis Kehormatan MK Tidak Akan Masuki Wilayah Hukum

redaksi.co.id - Majelis Kehormatan MK Tidak Akan Masuki Wilayah Hukum Lima anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/2/2017) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui pimpinan...

21 0

redaksi.co.id – Majelis Kehormatan MK Tidak Akan Masuki Wilayah Hukum

Lima anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/2/2017) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui pimpinan KPK.

As’ad Said Ali, Wakil Kepala BIN yang juga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengatakan kedatangan mereka hanya ingin mengetahui apa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh Patrialis Akbar.

Untuk selanjutnya dibawa ke rapat pleno dan diputuskan apakah yang dilakukan Patrlias masuk dalam pelanggaran berat atau tidak.

“Kami ke sini minta informasi, sejauh mana kasus Pak Patrialis. Kami hanya mencari terkait dengan kode etik apakah ini masuk dalam pelanggaran berat atau bagaimana. Itu saja,” ujarnya.

As’ad Said Ali menegaskan kedatangan mereka ke KPK, sama sekali tidak akan memasuki wilayah hukum yang kini disidik oleh KPK.

“Kami hanya minta informasi tidak memasuki wilayah hukum,” katanya.

Untuk diketahui, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar (PAK) resmi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK.

Selain itu, teman Patrialis yakni Kamaludin (KM) juga ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai perantara suap.

Dalam perkara ini, Patrialis Akbar disangkakan menerima suap dari tersangka Basuki Hariman (BHR) bos pemilik 20 perusahaan impor daging dan sekretarisnya yang juga berstatus tersangka yakni NG Fenny (NGF).

Oleh Basuki, Patrialis Akbar dijanjikan uang sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait pembahasan uji materi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.

Diduga uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu itu sudah penerimaan ketiga. Sebelumnya sudah ada penerimaan pertama dan kedua.

Serangkaian OTT pada 11 orang terjadi di tiga lokasi di Jakarta pada Rabu (25/1/2017) pukul 10.00 -21.30 WIB.

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa dokumen pembukuan perusahaan, voucer beli mata uang asing dan draf putusan perkara No 129 yang diamankan di lapangan golf, Rawamangun.

Atas perbuatannya Patrialis dan Kamaludin diduga sebagai penerimaa suap dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara tersangka Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Paasal 13 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(red/ijayanto/W)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!