Centre for Budget Analysis; Kejaksaan Harus Memeriksa Kepala BKD & Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Terkait Penyimpangan Anggaran Belanja

349

BEKASI Redaksi.co.id Pada tahun anggaran 2014 lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi melakukan kesalahan, yakni memberikan gaji kepada para pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun, akibat dari kelalaian Disdik, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 346 juta.

Hal ini terungkap dalam audit Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2014 Semester II, bahwa kerugian negara disebabkan kelalaian penyelenggara keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dalam temuan tersebut, BPK berhasil meng-audit sebanyak 4 pegawai dari total 146 PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2014, dan diketahui masih menerima gaji melewati Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun pegawai, sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 61 juta.

Sementara jumlah pegawai yang melanjutkan tugas kembali pada tahun 2014, hingga BUP 58 tahun sebanyak 71 PNS. Selanjutnya.

Diketahui pegawai tersebut tetap diberikan gaji pada rentang waktu TMT pensiun sampai dengan penerbitan Surat Keputusan pembatalan pensiun, dan masih dibayar kepada 20 pegawai dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 237 juta.

Untuk jumlah pegawai pada tahun 2014 yang meninggal, dalam LHP diketahui sebanyak 70 PNS. Namun gaji PNS yang telah meninggal tersebut masih dibayar lebih dari 4 bulan kepada sebanyak 10 pegawai sebesar Rp. 39 juta.

Selain itu, ditemukan satu pegawai yang meninggal dengan TMT pensiun pada Desember 2013, namun gaji masih dibayar hingga Juni 2014. Akibatnya, potensi kerugian negara sebesar Rp. 8,1 juta.

Seluruh kerugian tersebut, disinyalir akibat kesengajaan sistem dan mekanisme yang dibangun terus mengalami ambradul atau ketidakakuratan daftar pensiun dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, baik yang telah mencapai BUP maupun pegawai yang meninggal.

Ucok Sky, Direktur Centre for Budget Analysis mendesak Kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak terkait seperti kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan dan minta pertanggungjawaban Walikota Bekasi dalam kasus ini, Senin (18/05/2015).

Ucok menilai, perbuatan tersebut telah melanggar UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Artinya, pelanggaran atas UU Guru dan Dosen ini harus diusut oleh pihak kejaksaan. Ini bisa menjadi pintu masuk dalam penyelidikan, imbuhnya.

Rudi Sabarudin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengakui bahwa pihaknya diminta mengembalikan uang yang tersalurkan kepada seluruh pegawai yang telah memasuki BUP dan yang telah meninggal.

Namun, dalam konseling yang dilakukannya kepada Inspektorat, pengembalian dapat dilakukan dengan cara mencicil, asalkan semua dikembalikan.

Iya benar telah terjadi selisih anggaran. Kami juga sudah melayangkan surat kepada seluruh penerima agar mengembalikan uang tersebut, katanya,

Sementara, mengenai batas waktu pengembalian yang ditentukan, pihaknya tidak mengatur hal tersebut.

Namun baginya, yang terpenting kelebihan anggaran itu dikembalikan kepada kas daerah.

Yang terpenting uangnya dikembalikan, pungkasnya. (Agus S)

loading...

Comments

comments!