Menguak alasan Pemerintah Jokowi ngotot tarif taksi online kudu naik

redaksi.co.id - Menguak alasan Pemerintah Jokowi ngotot tarif taksi online kudu naik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 1 April 2017 akan menerapkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 32...

107 0

redaksi.co.id – Menguak alasan Pemerintah Jokowi ngotot tarif taksi online kudu naik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 1 April 2017 akan menerapkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Ini membuat Grab, Uber, dan GO-JEK menolak tiga poin dari 11 poin yang ada. Ketiga poin itu ialah terkait penetapan tarif batas atas dan bawah, kuota kendaraan per daerah dan yang terakhir mengenai balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, mengatakan penetapan tarif atas dan bawah ini nantinya akan merugikan pengemudi. Sebab, penumpang akan semakin berkurang karena tarif menjadi lebih mahal.Namun, pemerintah bergeming dengan penolakan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi keukeuh memerintahkan aturan ini harus mulai berlaku pada 1 April mendatang.

Menteri Budi meyakinkan penerapan tarif batas bawah dan batas atas tidak akan memberatkan bagi pengguna maupun pengemudi taksi online dan taksi konvensional. Sebab, nantinya penerapan tarif tersebut akan diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerahnya masing masing.”Tarif kuota itu lebih gampang kita lakukan, yang penting niat bersama menaati peraturan. Ada satu landasan hukum bahwasanya nanti ada kaedah sepakat. Kita katakan 1 km itu Rp 1.000, dengan ketentuan ini ada dasar hukum bagi Polda setempat untuk penegak hukum, ini proses,” ujar Menhub Budi.Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 akan berlaku efektif mulai 1 April 2016. Peraturan tersebut sebagai upaya untuk menyeimbangkan peran keberadaan taksi online dan taksi konvensional dalam melayani masyarakat.”Pemerintah ingin tetap hadir dalam upaya melayani masyarakat, dan ini merupakan sarana berusaha bagi setiap stakeholder karena ada konvensional dan online. Ini harus diatur,” katanya.Tak hanya itu, menhub juga memiliki alasan lain aturan tarif ini harus berlaku, apa itu? Silakan lanjutkan membaca di halaman berikutnya.Menteri Budi menambahkan pemerintah mengatur keberadaan taksi online dan konvensional untuk mencegah perang tarif yang terjadi antara keduanya. Dia mengatakan apabila tidak diatur dengan baik maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara taksi online dan konvensional. “Iklim yang kurang sehat adalah kompetisi dengan melakukan diskon. Ini kan membuat struktur investasi jadi tidak baik. Kalau kami koordinir dengan adanya tarif bawah dan atas maka tidak akan ada perang tarif sehingga iklim usahanya akan lebih baik,” ungkap Menteri Budi.Menteri Budi mengatakan melalui pengaturan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah akan menyeimbangkan harga tarif taksi online dan konvensional dengan mempertimbangkan kondisi di daerahnya masing-masing. “Kalau saya lihat nanti, harga online akan naik karena tidak ada perang tarif dan harga konvensional akan turun. Jadi ada keseimbangan nantinya,” ungkapnya. Pada dasarnya, lanjut menhub, tujuan utama dikeluarkannya aturan tersebut untuk menyeimbangkan dan mengatur keberadaan taksi online dan konvensional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Secara online dan konvensional juga demikian, jadi online tidak mendominasi semuanya dan konvensional bisa tetap hidup dengan caranya sendiri. Di sisi lain dengan kemajuan online, konvensional harus improve apakah jadi online, juga apakah servicenya jadi lebih bagus,” ujar Menteri Budi.BPS mengungkapkan kenaikan tarif taksi online tak akan membebani perekonomian. Apa alasannya? Temukan di halaman berikutnya.Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi penerapan tarif batas atas dan bawah untuk taksi online tidak akan berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Sebab, jumlah taksi online seperti GrabCar saat ini belum terlalu besar.Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, sumbangan inflasi dari transportasi online baru akan signifikan jika terjadi pada armada sepeda motor.”Mobil juga saat ini kan belum terlalu besar, tidak seperti motor,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta.Selain itu, tambahnya, akan butuh waktu bagi taksi online untuk menjadi besar. Maka dari itu, sumbangannya pada inflasi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. “Taksi online butuh waktu untuk menjadi besar. Saat ini yang besar baru Jabodetabek kan,” tuturnya.Sasmito melanjutkan, akan lain cerita jika tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah daerah sangat jauh lebih tinggi dari tarif yang saat ini berlaku. “Kalau lonjakan tarifnya signifikan itu baru terasa,” ucapnya.

(red/ainin/adziroh/LN)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!