Menkeu akui APBN tak cukup menumbuhkan perumahan

redaksi.co.id - Menkeu akui APBN tak cukup menumbuhkan perumahan Pertumbuhan populasi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tak diimbangi dengan pembangunan sektor perumahan. Apalagi, pertumbuhan populasi perkotaan...

37 0

redaksi.co.id – Menkeu akui APBN tak cukup menumbuhkan perumahan

Pertumbuhan populasi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tak diimbangi dengan pembangunan sektor perumahan. Apalagi, pertumbuhan populasi perkotaan di Indonesia juga merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, yakni sebanyak 4,1% per tahun.

Pesatnya urbanisasi yang berkembang di Indonesia, menurut data Kementerian Keuangan, membuat hanya ada 40% masyrakat yang mampu membeli rumah tanpa subsidi, 40% yang mampu beli dengan bantuan subsidi pemerintah, dan sisanya ada 20% masyarakat yang tidak mampu membeli rumah.

Gap kebutuhan residensial masyarakat, kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, menjadi salah satu kendala yang tengah dicari solusinya oleh pemerintah. Sri Mulyani bilang, saat ini pembangunan perumahan telah dilakukan melalui dua skema, yakni alokasi langsung ke Kementerian PUPR dan menaikkan akses pembiayaan perumahan.

Alokasi pembiayaan dari APBN 2017 melalui Kementerian PUPR sebanyak Rp 24,457 triliun dan sejumlah Penyertaan Modal Negara(PMN) untuk Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PMN sebanyak Rp 9,7 triliun dan PT. Sarana Multigriya Finansial Rp 1 triliun, diakui Sri Mulyani belum bisa optimal memenuhi kebutuhan perumahaan di Indonesia.

“Kita membutuhkan jumlah perumahan yang banyak, angka yang digelontorkan dari APBN ini memang jika dilihat sangat besar. Namun rasanya masih sangat kecil bila dibandingkan kebutuhan rumah di Indonesia,” kata Sri Mulyani, Senin (27/3).

Ia menyatakan, hal itu menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah masih akan melihat sisi kemampuan APBN dan dana yang ada di lembaga keuangan yang bisa dimobilisasi. Namun pemerintah tidak akan mampu mengatasi kebutuhan perumahan di Indonesia. Pemerintah kata Sri Mulyani masih butuh peranan swasta untuk membantu pemenuhan kebutuhan perumahan.

“Karena tidak mungkin semuanya dari dana pemerintah, jadi peranan untuk menciptakan jembatan dan secondary market lewat EBA (efek beragun aset) sangat penting,” papar Sri Mulyani.

(red/ris/ahyudianto/AW)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!