Ketua PPATK Sebut Pendanaan Terorisme dari Person to Person

redaksi.co.id - Ketua PPATK Sebut Pendanaan Terorisme dari Person to Person Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin meminta masyarakat tak salah...

75 0

redaksi.co.id – Ketua PPATK Sebut Pendanaan Terorisme dari Person to Person

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin meminta masyarakat tak salah memahami pemberitaan terkait alur pendanaan terorisme. Dia menegaskan bahwa dana yang diduga mengalir ke jaringan teroris, tak berasal dari pemerintahan negara asal aliran dana tersebut.Sejumlah negara beberapa waktu lalu memang sempat dikaitkan dengan pendanaan teroris di Indonesia, seperti Singapura dan Australia.”Jadi bukan negara yang menjadi sumber dana, tapi uang-uang itu berasal dari sana. Jangan interpretasikan pendanaan itu datang dari pemerintah,” kata Kiagus di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 5 April 2017.Menurut Kiagus, aliran dana yang terdeteksi bisa bersumber dari siapapun yang tengah berada di negara tersebut. Dia pun membantah tudingan ada pemerintah negara lain yang mendanai aktivitas teroris di Indonesia.”Itu person to person. Jadi bukan pemerintah tapi kebetulan datang dari negara itu,” kata dia.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin. TEMPO/Subekti

Pemerintah RI pun tengah menguatkan pengawasan untuk mencegah pendanaan terorisme. Perkembangan teknologi digital adalah salah satu aspek yang paling diwaspadai karena kerap dimanfaatkan untuk kejahatan, tak terkecuali terorisme.Berbagai kerja sama internasional pun dilakoni Indonesia, sejalan dengan upaya pengawasan tersebutPPATK sendiri pernah berkolaborasi dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). PPATK, kata Kiagus, juga akan mengadaptasi sistem FinTech (financial technology) dan cyber crime yang lebih dulu dipakai AUSTRAC untuk pengawasan keuangan.Pemerintah RI pun tak berhenti pada kerja sama internasional. Ada pula upaya mengembangkan prosedur standar (SOP) pengawasan pendanaan terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), agar sesuai dengan standar internasional.”Kalau kita tak punya SOP yang bisa disinkronkan dengan aturan dunia, maka kita tak bisa kerja sama dengan mereka,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, usai rapat bersama Kiagus dan sejumlah perwakilan lembaga terkait, di kantor PPATK, Rabu.YOHANES PASKALIS

(red/endarmono/l/idarto/HAS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!