Mengenali Hak-Hak Pekerja Kantoran dan Manfaatnya

redaksi.co.id - Mengenali Hak-Hak Pekerja Kantoran dan Manfaatnya Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja maupun pemberi kerja wajib memahami aturan yang berlaku, baik lingkup internal berupa peraturan perusahaan...

141 0

redaksi.co.id – Mengenali Hak-Hak Pekerja Kantoran dan Manfaatnya

Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja maupun pemberi kerja wajib memahami aturan yang berlaku, baik lingkup internal berupa peraturan perusahaan maupun lingkup lebih luas yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan mengetahui hak-hak dasar seorang pekerja dan hak lainnya, kemungkinan untuk terjadinya konflik dalam hubungan industrial (antara pekerja dan pemberi kerja) dapat dihindari. Dalam konteks seorang pekerja, setidaknya ada 3 hak yang dimiliki seorang pekerja, yang meliputi hak dasar, hak pribadi dan hak saat terjadi PHK.

Hak Dasar Pekerja via shutterstock.com

Hak dasar pekerja merupakan hak yang melekat sejak dia diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Hak ini meliputi keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan kesempatan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Berikut ini ulasan 8 hak dasar pekerja dan aturan yang mengaturnya:

1. Hak untuk Mengembangkan Potensi Kerja, Mengembangkan Minat, Bakat dan Kemampuan

Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang Undang nomor 21 tahun 2000 dan UU 12/2003, yang menyatakan bahwa setiap Pekerja memiliki hak , serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan. Undang-undang ini juga mengatur bahwa seorang Pekerja mempunyai hak untuk terlindungi dari tindak kesusilaan dan moral, kesehatan dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai Manusia dan nilai-nilai Agama.

2. Hak Dasar atas Jaminan Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 4/1993, Peraturan Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah nomor 14/1993, Undang-Undang nomor 1/1970, UU 3/1992, serta UU 13/2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk didalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.

3. Setiap Pekerja berhak Mendapatkan Upah yang Layak.

Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) nomor 1/1999, PP 8/1981, serta UU 13/2003 dikatakan, seorang Pekerja memiliki . pemilik modal atau pihak Perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota/kawasan tersebut. Perusahaan juga diwajibkan untuk meninjau besaran upah ketika Pekerja sudah bekerja selama lebih dari satu tahun, dan tidak boleh diskriminatif terhadap Pekerja Perempuan dan Pekerja Laki-laki.

4. Hak Dasar untuk Berlibur, Cuti, Istirahat, serta Memperoleh Pembatasan Waktu Kerja.

Hal ini diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi upah lembur. Di samping itu, seorang Pekerja juga mendapatkan hak untuk menunaikan ritual keagamaan menurut tata cara tertentu yang diatur oleh Agama yang dianutnya.

5. Hak Dasar untuk Membentuk Serikat Pekerja.

Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang Undang nomor 21 tahun 2000, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003. Hal ini dimaksudkan sebagai media penyalur aspirasi Pekerja yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik modal atau pihak Perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati bersama harus mencakup dengan hak dan kewajiban Buruh maupun serikatnya, hak dan kewajiban Pengusaha, jangka waktu berlakunya perjanjian, serta tandatangan dari pihak-pihak terkait yang terlibat.

6. Hak untuk Melakukan Aksi Mogok Kerja.

Hak ini diatur dalam keputusan Menteri nomor 232 tahun 2003, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003. Aksi mogok kerja tersebut harus dilakukan sesuai prosedur, yang mana para Pekerja haru menginformasikan ihwal itu sekurangnya 7 hari sebelum berlangsung.

7. Hak Dasar Khusus Terkait Persoalan Jam Kerja untuk Pekerja Perempuan.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri nomor 224 tahun 2003, dan Undang Undang nomor 13 tahun 2003. Pemerintah melarang pihak Perusahaan mempekerjakan Karyawan Perempuan antara jam 23.00 WIBe sampai jam 7.00 WIB, atau yang lebih dikenal dengan istilah shift 3. Aturan ini berlaku untuk Pekerja Perempuan yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Namun bila hal tersebut tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni Buruh dan pihak Pengusaha atau perwakilan Perusahaan. Jika jalur perundingan tidak menemukan titik terang atau jalan keluar, maka pihak Perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja setelah ditetapkan secara sah dan resmi oleh Lembaga yang berwenang.

Seorang Pekerja tidak boleh di PHK jika berhalangan sakit sesuai dengan keterangan dokter, atau jika Pekerja tengah menjalankan kewajiban Negara, atau tengah menjalankan ibadah keagamaan, menikah, dan hamil.

Hak Pribadi Karyawan via shutterstock.com

Selain hak dasar, seorang pekerja juga memiliki hak pribadi yang lebih mengatur hubungan kerja lebih spesifik antara pekerja dan perusahaan. Hak ini meliputi hal sebagai berikut:

1. Hak Mengenai Hubungan Kerja

Hak ini diatur dalam 2 pasal UU Ketenagakerjaan, yakni pasal 56 dan pasal 60. Pasal 56 menyatakan bahwa ada dua status kepegawaian, yakni Pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu, menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, namun perjanjian tersebut tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 60 menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat menyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.

2. Hak Mengenai Pengaturan Jam Kerja

Jam kerja seorang Karyawan tidak semata-mata diputuskan sebuah Perusahaan, melainkan harus sesuai dengan UU pasal 7, yang menyatakan bahwa 7 jam satu hari untuk Pekerja yang bekerja enam hari dalam seminggu, dan 8 jam bagi Pekerja yang bekerja lima hari dalam seminggu.

3. Jaminan Kesejahteraan

UU nomor 3 tahun 1992 pada pasal 99 telah mengatur persoalan jaminan kesejahteraan bagi para Pekerja. Disebutkan bahwa setiap Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, seperti halnya Asuransi Kesehatan.

4. Hak Mengenai Cuti

Hak pribadi yang satu ini tertuang dalam pasal 85 yang menyebutkan bahwa pada hari libur resmi Pekerja tidak diwajibkan bekerja, terkecuali ada persetujuan dengan pihak Perusahaan. Selain itu, diatur pula terkait perkosaan cuti khusus bagi Perempuan, jika yang bersangkutan tengah dalam kondisi tertentu, semisal: menstruasi, melahirkan, dan keguguran, serta cuti pribadi yang disesuaikan dengan aturan Perusahaan.

5. Hak Mengenai Upah

Hak ini diatur dalam pasal 93 ayat 2. Dikatakan bahwa seorang Karyawan wajib digaji Perusahaan meski tanpa bekerja, apabila tengah dalam kondisi seperti; menikahkan Anak, Istri melahirkan atau keguguran, ada Keluarga yang meninggal, dan sedang melanjutkan Pendidikan dari Perusahaan.

Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak maka berhak mendapatkan uang pesangon yang disesuaikan dengan masa kerja. Pada umumnya, beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya PHK adalah sakit tanpa keterangan dokter, menikah dengan sesama Karyawan setempat (jika Perusahaan melarang hal ini lewat aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya), dan melanggar peraturan atau tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan.

Hak Pekerja ketika PHK via shutterstcok.com

PHK merupakan sesuatu yang hanya boleh dilakukan saat darurat saja. Jika kondisi ini terjadi, setidaknya ada 3 hal yang harus dimengerti seorang Pekerja terkait persoalan PHK tersebut. Berikut penjelasannya.

1. Hak Mendapatkan Uang Pesangon

Seorang Pekerja yang di-PHK secara sepihak berhak mendapatkan uang pesangon. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Pesangon yang dimaksud meliputi atas gaji pokok dan tunjangan tetap, yang berisi komponen upah yang tetap dibayar meski yang bersangkutan absen bekerja.

2. Hak Mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja

Uang penghargaan masa kerja ini terdapat di Pasal 156 ayat 2 Undang Undang Ketenagakerjaan. Telah diatur bahwa yang berhak mendapatkan uang penghargaan ini adalah Karyawan yang masa kerjanya sudah sampai 4 tahun lebih.

3. Hak Mendapatkan Uang Penggantian Hak

Selain kedua hal di atas, ada pula uang penggantian hak yang diatur Negara dalam pasal 156 ayat 4 Undang Undang Ketenagakerjaan. Hak-hak yang bisa diganti dengan bentuk uang, adalah:

Selain ketiga hal di atas, ada aturan mengenai alasan pemecatan yang mempengaruhi jumlah uang pesangon, dan lain sebagainya. Aturan tertera di Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Sebagai pekerja, sudah selayaknya Anda memahami ketiga jenis hak di atas serta peraturan yang mengaturnya. Namun demikian, secara berimbang, selain hak, para Buruh juga dibebankan kewajiban sebagaimana tercantum jelas dalam aturan Perusahaan.

Secara sederhana, hak para Buruh telah diatur dengan sangat rinci dalam Undang Undang dan Peraturan lainnya, sementara kewajiban bagi Para Buruh juga sudah diatur secara rinci oleh Perusahaan masing-masing yang menjadi tempat Anda bekerja. Hubungan kerja yang baik akan menghasilkan sebuah perusahaan yang kompetitif dan semakin maju.

(red/urista/urnamasari/NP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!