Inilah resep penangangan krisis keuangan ala OJK

redaksi.co.id - Inilah resep penangangan krisis keuangan ala OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tiga aturan baru. Ini adalah aturan turunan atas Undang Undang Pencegahan dan...

52 0

redaksi.co.id – Inilah resep penangangan krisis keuangan ala OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan tiga aturan baru. Ini adalah aturan turunan atas Undang Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau UU PPKSK. Sesuai amanat UU PPKSK, OJK wajib menerbitkan aturan turunan dalam jangka waktu setahun setelah UU PPSKS terbit.

Aturan turunan ini nampaknya memberikan kejelasan atas kebijakan penanganan krisis. Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan, UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK dan otoritas lain yakni Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menangani stabilitas sistem keuangan.

Harapannya: keluarnya berbagai aturan tersebut, otoritas yang mengawasi, mengatur industri keuangan bisa bertindak cepat dan tepat sasaran. Tentu saja, aturan ini tak menjamin industri keuangan terpapar krisis di sistem keuangan. Inilah detail tiga peraturan OJK (POJK itu)

Status pengawasan bank terdiri dari pengawasan normal, intensif, dan khusus.

1.POJK tentang Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum

Kriteria pengawasan bank intensif

– Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio(CAR) 8% atau lebih besar, tapi masih di bawah ketentuan rasio CAR sesuai profil risiko yang wajib dipenuhi

– Rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan OJK

– Giro Wajib Minimum rupiah sama atau lebih besar dari kewajiban rasio yang harus dipenuhi, tetapi bank itu memiliki permasalahan likuiditas yang mendasar

-Rasio kredit atau pembiayaan bermasalahnetlebih dari 5% dari total kredit atau pembiayaan

-Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit empat atau lima, dan/atau tingkat kesehatan bank peringkat komposit tiga dan peringkat tata kelola dengan peringkat empat atau lima

Jangka waktu bank dalam pengawasan intensif paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali dengan rentang waktu maksimal satu tahun

Kriteria pengawasan bank khusus

-CAR kurang dari 8%

-GWM rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan

Jangka waktu bank dalam pengawasan khusus paling lama tiga bulan

2.POJK tentang Bank Perantara

Prinsip umum pendirian bank perantara

-Bank perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK

-Bank perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan kewajiban lebih dari satu bank

-Kepemilikan saham pada bank perantara dikecualikan dari ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan batas maksimum kepemilikan saham

-Bank Perantara dapat menggunakan infrastruktur dari bank asal

-Bank perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank asal yang memiliki kriteria tertentu

3.POJK tentang rencana Aksi (recovery plan) bagi bank sistemik

Pokok-pokok POJK terkait rencana aksi

-Bank sistemik wajib menyampaikan rencana aksi paling lambat 29 Desember 2017

-Bank sistemik diharuskan untuk memiliki pedoman rencana aksi antara lain memuat serangkaian prosedur, mekanisme dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait rencana aksi

-Pengaturan mengenai kewajiban pemegang saham pengendali dan pihak lain untuk menambah modal bank sistemik dan mengubah jenis utang atau investasi tertenut menjadi modal bank sistemik bila terjadi permasalahan solvabilitas yang menganggu dan membahayakan. Untuk itu bank sistemik wajib menyampaikan instrumen investasi atau utang yang bisa dikonversi menjadi modal paling lambat 31 Desember 2018

(red/andhi/urhartanto/SN)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!