Djani : Jangan Sampai Munculkan Rekomendasi yang Keliru

Komras Jateng Imbau Tim Pansus Pelabuhan Hati-HatiREMBANG Redaksi.co.id – Ketua Komunitas Rasional (Komras) Jawa Tengah Djani berharap kepada Seluruh Tim Pansus DPRD Rembang yang mengurai persoalan pelabuhan...

26 0

Komras Jateng Imbau Tim Pansus Pelabuhan Hati-Hati

REMBANG

Redaksi.co.id – Ketua Komunitas Rasional (Komras) Jawa Tengah Djani berharap kepada Seluruh Tim Pansus DPRD Rembang yang mengurai persoalan pelabuhan harus hati-hati dalam menyikapi kemelut yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke Rembang, yang dalam RIPN disebut sebagai Pelabuhan Rembang/Terminal Sluke. Semangat yang terlalu berlebihan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan dapat memunculkan rekomendasi yang keliru.

Djani menjelaskan, sejak pengusulannya tahun 2007 pembangunan Pelabuhan Rembang/Terminal Sluke sudah melibatkan konsorsium investor yang menjadi salah satu dasar disetujuinya pengembangan Pelabuhan Rembang di lokasi Kecamatan Sluke sebagai pelabuhan umum nasional.

Adanya investor ini Kementerian Perhubungan menyetujui Pelabuhan Rembang dikembangkan di lokasi baru yaitu di Kecamatan Sluke. Prakarsa investor tersebut harus dilindungi secara hukum, dan pemkab jangan mengangkangi hasil kerja investor,” terangnya.

Mengabaikan hak-hak investor demi keuntungan pemkab, lanjut Djani, akan menimbulkan ketidakpercayaan swasta kepada Pemkab Rembang, bahkan rasa tidak percaya tersebut dapat meluas kepada pemerintah daerah lain dan kepada pemerintah secara keseluruhan,” ungkapnya Selasa (19/5)

Selain itu menurut Djani, dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak menjadi soal siapa yang memegang peran penyelenggara pelabuhan, asalkan dapat menghasilkan keuntungan bersama (mutual benefit).

Permenhub Nomor PM 51/2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, pasal 119 menyebutkan bahwa pelabuhan pengumpan yang belum diselenggarakan oleh UPP pemerintah daerah, maka usulan penetapan RIP dilakukan oleh UPP pemerintah pusat.

Ketentuan ini secara implisit bermakna bahwa pelabuhan yang belum diselenggarakan oleh UPP pemerintah daerah, dengan berlakunya Permenhub PM 15/2015 kewenangan penyelenggaraannya diambil alih oleh pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh UPP pemerintah pusat.

Terkait adanya tanah pelabuhan hasil reklamasi investor dan prakarsa pembangunan pelabuhan oleh daerah, perlu dikembangkan kerjasama pusat-daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan,” papar Djani.

Konflik kepentingan antar investor sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi Pemkab. Pemkab Rembang jangan hanya menunggu, harus berinisiatif mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah ini, kalau perlu melakukan audit dengan mengundang auditor independen,” pungkasnya. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!