Hasil Penggeledahan di Kantor Pemkot Bekasi, Kajari Bawa 6 Bundel Dokumen Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Lahan TPU Tahun 2005

BEKASI Redaksi.co.id – Dalam penggeledahan di ruang Bina Pemerintahan, Kabag Pertanahan, dan ruang Camat Bantargebang, Senin (18/05/2015), tim khusus Kejakasaan Bekasi, berhasil membawa 6 bundel dokumen terkait...

22 0

BEKASI Redaksi.co.id – Dalam penggeledahan di ruang Bina Pemerintahan, Kabag Pertanahan, dan ruang Camat Bantargebang, Senin (18/05/2015), tim khusus Kejakasaan Bekasi, berhasil membawa 6 bundel dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi lahan TPU tahun 2005, yang telah merugikan keuangan negara setidaknya Rp. 2,1 miliar.

 

Enam budel dokumen itu kita peroleh dalam penggeledahan di tiga tempat berbeda. Semua dokumen yang ditemukan sangat berarti untuk menelusuri modus operandi para tersangka untuk mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan mereka, kata Ade Hermawan, Selasa, (18/05/2015).

 

Dalam penggeledahan tersebut Kejaksaan Bekasi mengirimkan tim khusus anti korupsi yang di pimpin langsung oleh Ade Hermawan, Kasi Intel.

 

“Kita masih terus melakukan pengumpulan data agar berkas lengkap (P21). Oknum PNS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu N yang merupakan Camat Bantargebang, GS mantan Staff Bipem, dan S selaku mantan Lurah Sumur Batu,” katanya.

 

Dalam pengembangan kasus ini menurut Ade Hermawan siapa saja dapat menjadi tersangka, jika ada data dan buktinya.

 

“Siapa saja bisa, bisa dari pengembang BTR (Bekasi Timur Regency) yang sudah kita periksa beberapa kali, bisa Kabag Bipem tahun 2005-2008, asal keterlibatan mereka ada bukti, bahkan bisa jadi tersangkanya bertambah dari bagian Pertanahan,” kata Ade Hermawan.

 

Dalam waktu dekat kata Ade Hermawan akan ada penyitaan lahan di BTR lima, atas tanah seluas 1,1 Ha, karena merupakan lahan yang di duga di jual oknum.

 

Kita akan sita lahan itu di BTR lima dan nantinya yang memiliki rumah menjadi tanggungan pengembang,” terangnya.

 

Kasus dugaan korupsi TPU berlokasi di Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR), Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, luas 1,1 hektar.

 

Sementara Bunyamin, Kabag Pertanahan, Setda Kota Bekasi menegaskan bahwa meskipun ruanganya di geledah sampai 3 jam oleh tim Kejaksaan namun dirinya yakin tidak terlibat penjualan lahan Kuburan di perumahan BTR.

 

“Saya mempersilahkan penggeledahan karena tugas mereka dan ada surat dari Kajari juga ditunjukan sebagai bukti mereka bertugas atas perintah Kejaksaan.

 

Yang pasti saya nggak terlibat karena saya baru tiga bulan menjabat sementara kasusnya dari 2005-2012,” ujar Bunyamin, meyakinan.

 

Dirinya juga mengaku sudah membentuk tim untuk mengusut penyelewengan lahan TPU di kota Bekasi, dan khusus yang di BTR sudah melakukan peninjauan hingga 4 kali.

 

Terpisah, Rudi Sabarudin, mantan Bipem tahun 2005-2008 yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas pendidikan Kota Bekasi tidak mau berkomentar tentang kasus ini, termasuk penggeledahan di ruang Bipem oleh tim Kejaksaan.

“Saya, nggak mau komentar dulu yaa,” kata Rudi kepada Redaksi.co.id

 

Sementara, Rahmat Effendi, Walikota Bekasi mengakui ada keteledoran administrasi Tanah Pemakaman Umum (TPU) yang wajib diserahkan pengembang ke Pemerintah kota Bekasi.

 

Dan itu menurutnya sudah berjalan puluhan tahun. Hal itu kataya dibuktikan dengan tidak di sertifikasi SPH dari tahun 2005 hingga sekarang.

 

Kita akan evaluasi menyeluruh tentang SPH dan lahan TPU dengan melibatkan inspektorat dan BPKP,” ungkap Rahmat Effendi,

 

Dirinya juga mengaku ada sekitar 20 perumahan lain yang SPHnya belum di sertifikasi.

 

“Kata kasi intel, seraya memenjelaskan bahwa 20 perumahan lain SPHnya masih bayang bayang,” katanya. (Agus S)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!