Begini Kronologi Kementerian Keuangan Loloskan Dana Proyek e-KTP

redaksi.co.id - Begini Kronologi Kementerian Keuangan Loloskan Dana Proyek e-KTP Mantan Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Maulana mengatakan pihaknya sempat menolak pengajuan usulan dari...

23 0

redaksi.co.id – Begini Kronologi Kementerian Keuangan Loloskan Dana Proyek e-KTP

Mantan Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Sambas Maulana mengatakan pihaknya sempat menolak pengajuan usulan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperpanjang anggaran pengadaan proyek e-KTP dari 2011 menjadi tahun anggaran 2013. Usulan itu disampaikan lantaran masih ada 56 juta keping e-KTP yang belum tercetak dengan nilai Rp 1,45 triliun.Sambas beralasan menolak karena anggaran ditetapkan setiap satu tahun. Tidak memungkinkan APBN bersifat multiyears, kata dia di Pengadilan Tipikor, Senin, 10 April 2017.Sambas mengatakan setelah mendapat penolakan tersebut, Kementerian Dalam Negeri kembali mengajukan usulan dengan istilah kontrak tahun jamak (multiyears) pengadaan e-KTP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 dan 194 Tahun 2011 usulan itu diterima dengan penambahan tahun anggaran menjadi 2013.

Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

Menurut Sambas, tidak selesainya proyek itu lantaran pekerjaan e-KTP tidak dikerjakan dari awal tahun anggaran yaitu awal 2011. Selain itu, proses lelang pun baru dimulai pada Juli 2011. Sehingga terpaksa dilanjutkan pada 2012 dengan anggaran Rp 3,661 triliun. Hingga berlanjut pada 2013 dengan total anggaran Rp 5,9 triliun.Padahal, kata Sambas, lelang bisa dimulai pada akhir 2010. Atau setelah dana pagu anggaran diketok melalui persetujuan badan anggaran di DPR.Sambas menuturkan ada beberapa syarat yang mampu meloloskan proyek e-KTP menjadi multi years. Yaitu dana pada tahun anggaran 2013 telah tersedia, ada penanggung jawab anggaran, sisa pekerjaan e-KTP pada 2011 telah diaudit oleh BPKP, dan ada Peraturan Presiden yang mengatur batas waktu penyelesian e-KTP dari Desember 2012 jadi berakhir 2013. Semua persyaratan terpenuhi, kata dia.Selain itu, Sambas menyebutkan ada alasan lain yang bisa menyetujui tahun anggaran e-KTP menjadi 2013. Yaitu alasan nonkahar seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194. Ia mengatakan alasan itu adalah terlambatnya pengerjaan proyek e-KTP. Kondisi tertentu ada dua keadaan, kahar dan nonkahar. Nonkahar salah satunya adalah pekerjaan terlambat karena alasan yang tidak bisa diprediksi, kata Sambas.Menurut Sambas, persetujuan tahun anggaran e-KTP menjadi 2013 ditetapkan pada 24 September 2012. Persetujuan itu dijelaskan melalui tata cara perpanjangan kontrak multiyears pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194 Tahun 2011.DANANG FIRMANTO

(red/urista/urnamasari/NP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!