DPR Minta Presiden Jokowi Cabut Pencekalan Setya Novanto

redaksi.co.id - DPR Minta Presiden Jokowi Cabut Pencekalan Setya Novanto Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya bersikap terkait cegah tangkal atau cekal yang diberlakukan pada Ketua DPR Setya...

122 0

redaksi.co.id – DPR Minta Presiden Jokowi Cabut Pencekalan Setya Novanto

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya bersikap terkait cegah tangkal atau cekal yang diberlakukan pada Ketua DPR Setya Novanto atas statusnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pimpinan DPR pun secara mendadak menggelar rapat pengganti Badan Musyawarah, Selasa malam, 11 April 2017.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 20.00 dan berakhir sekitar pukul 21.00 ini memerintahkan pimpinan DPR untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan pencekalan ini. “Presiden sebagai atasan Kementerian Hukum dan HAM memang diminta untuk membatalkan surat pencekalan yg sudah keluar,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemui wartawan di Media Center DPR setelah rapat pimpinan yang membahas pergantian dirinya sebagai wakil ketua. Senin, 25 April 2016. TEMPO/Ahmad Faiz

Fahri menjelaskan pencegahan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Putusan ini mengatur bahwa pencegahan ke luar negeri dilakukan bila proses hukum masuk dalam tahapan penyidikan. “Pencegahan keluar negeri terhadap individu yang merdeka, bertentangan dengan pasal 28 UU 1945 yang menjamin hak-hak dasar seseorang berdasarkan konstitusi,” ujarnya.Atas dasar inilah fraksi Partai Golkar mengirimkan nota keberatan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada presiden. Fahri berujar nota keberatan dari bisa saja langsung diteruskan oleh pimpinan DPR, namun pimpinan berpendapat situasi ini membutuhkan sikap yang kompak dan kelembagaan dewan secara resmi. Sebabnya, pimpinan menggelar rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah untuk mengundang seluruh fraksi malam tadi. “Karena kami ingin mengambil satu sikap, paling tidak sikap Bamus sehingga bisa mewakili keterwakilan semua fraksi di DPR”Selain akan mengirimkan surat keberatan, Bamus mengamanatkan pimpinan DPR untuk mengirimkan surat untuk berkonsultasi dengan presiden terkait kasus ini. Surat-surat itu, kata Fahri, akan dikirimkan hari ini. “Jadi ini adalah tugas-tugas yang diamanahkan Bamus kepada kami,” ucapnya.Fahri menampik bila keputusan ini merupakan intervensi DPR terhadap proses hukum yang sedang berjalan. “Kami menjawabnya dengan pandangan hukum. Ini adalah pandangan hukum,” tuturnya.Setya Novanto sudah dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak kemarin malam. KPK beralasan Novanto adalah saksi penting dalam kasus dugaan korupsi e-KTP ini. Nama dia pun beberapa kali disebut terlibat dalam skandal ini.AHMAD FAIZ

(red/ega/wi/riesta/VDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!