Pembelajaran Hukum dari Kasus TPU Sumur Batu

Oleh: Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)KASUS penyimpangan lahan Tempat Pemakaman Umu (TPU) Sumur Batu terus menggelinding. Pihak Kejari Kota Bekasi sudah menetapkan 3 tersangka,...

20 0

Oleh: Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)

KASUS penyimpangan lahan Tempat Pemakaman Umu (TPU) Sumur Batu terus menggelinding. Pihak Kejari Kota Bekasi sudah menetapkan 3 tersangka, Camat Bantar Gebang, Nt, mantan Lurah Sumur Batu, Sm dan seorang staf G. Lahan seluas 1,1 hektar yang dijual ke pengembang sudah disita. Potensi kerugian negara sebesar Rp. 1, 2 miliar.

Kasus carut marut kompensasi TPU oleh pengembang merupakan gunung es sejak berdirinya Kota Bekasi tahun 1997. Bahkan sekitar 210 pengembang sejak tahun 1997 sudah menyerahkan kompensasi TPU atau mengganti dengan uang (saat itu) tidak jelas juntrungannya.

Sudah saatnya kasus tersebut menjadi pintu masuk untuk membenahi pengelolaan TPU dengan menginventarisasi, verifikasi dan sertifikasi secara ulang. Admnistrasi dan registrasi kompensasi TPU penting dilakukan karena rawan digelapkan. Mungkin kasus ini sebuah cambuk, karena lahan kuburan yang secara umum kita semua juga akan mati, masih dikorupsi!!!.

Saat ini jumlah luas lahan dari kompensasi TPU sekitar 24 hektar lebih. Selama ini ada 4 TPU yaitu TPU Perwira Bekasi Utara (12 hektar), TPU Sumur Batu Bantar Gebang, TPU Jatisari, Jatiasih (12 hektar) dan TPU Pedurenan (3000 M2). Belum lagi ratusan TPU wakaf (kober) yang dikelola oleh masyarakat.

Rasio kebutuhan lahan TPU masih mampu menampung hingga tahun 2025.

Kompensasi TPU oleh pengembang selama ini memang tidak jelas. Secara umum aturan sangat ketat namun regulasi di lapangan sering dilanggar.

Anehnya selama ini managamen pendataan kompensasi berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari pengembang masih amburadul dan menumpuk di kecamatan. Padahal ketidaktertiban admnistrasi merupakan awal peluang tindak pidana korupsi.

Penyerahan aset pengembang untuk lahan TPU itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2011 tentang prasarana sarana utilitas (PSU), dan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 71 tahun 2013, setiap pengembang perumahan, wajib menyerahkan lahan TPU kepada Pemkot Bekasi.

Bagi pengembang yang membangun perumahan , wajib menyediakan lahan TPU seluas 2 persen dari lahan perumahan yang dibebaskan. Sementara bagi pengembang yang membangun rumah susun atau apartemen (hunian vertikal), kewajibannya menyediakan lahan TPU adalah 2,5 sampai 3,5 meter setiap unit yang dibangun.

Dalam Perda No. 16/2011 Bab IX Pasal 30 ayat (2) sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kompensasi lahan TPU akan dipublikasikan ke masyarakat. Namun sepertinya hingga kini belum ada pengembang yang pernah dipublikasikan. Begitu juga sanksi berupa masuk daftar hitam semua perizinannya akan ditolak.
Dalam Bab X Pasal 31 ayat (1) pengembang yang tidak menyerahkan kompensasi TPU diancam pidana penjara 6 bulan atau denda Rp. 50 juta. Akan tetapi semua publik maklum, belum ada pengembang yang dipenjara bahkan didenda.
Rasio luasan kompensasi lahan TPU sejak Perda No tahun 2011 berarti 5 tahun terakhir seharusnya sudah mencapai puluhan hektar bahkan ratusan hektar. Apalagi sejak 5 tahun terakhir hunian vertikal seperti apartemen menjamur.

Sayangnya regulasi aturan sering menisbikan realita dilapangan meski pengembang belum mengantongi perizinan secara komplit.

Padahal pengembang bisa berinvestasi jika sudah mengantongi semua perizinan mulai rekomendasi pemanfaatan lahan dari Tim Koordinasanai Penataan Ruang Daerah (TKPRD), perizinan di BPPT, Dinas Tata Kota dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, banyak proses administrasi tidak dilaksanakan semestinya alias mendapat jalur istimewa.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 74 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 2010 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sudah diatur secara tegas terkait kompensasi lahan TPU.

Surat SK Penunjukan TPU dan Bukti pelepasan hak (SPH) atas penyediaan lahan TPU dari Pengembang ke Pemerintah Kota dengan kriterian a. Perumahan Vertikal (tipe diatas 36 sebesar 3.5 M2/ unit dan tipe dibawah 36 sebesar 2 M2/unit b.Ruko/Rukan berjumlah 5 unit seluas 2 M2/unit.c.Perumahan Horizontal 2% dari luas yang dikuasai.

Terkait SK Penunjukan TPU (DPPPJU) harus dilengkapi bukti akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Kota. Untuk kawasan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan jasa dengan Luas lebih dari atu sama dengan 0,5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar).

Kawasan Pusat Bisnis (Central bussines district) yang dikembangkan dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar). Kawasan Industri/Pergudangan yang dikelola oleh kawasan perusaan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar).

Pengembang/developer wajib menyediakan dua persen dari total tanah yang akan dikembangkannya untuk TPU sebagai bagian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Ini digariskan dalam permendagri No.9 tahun 1987 dan Kepmen PU No. 378 Tahun 1987. Terkait kompensasi yang menjadi kewajiban pengembang sebetulnya juga sudah dibayar oleh konsumen pembeli perumahan dan apartemen secara tidak langsung.

Di tengah keterbatas ketersedian lahan TPU karena harga tanah yang sangat mahal langkah kongrit yang perlu dilakukan tidak sekedar mendata dan megistrasi saja. Namun harus segera disertifikasi dengan menganggarkan pembutan sertifikat melalu APBD per tahun secara bertahap hingga tahun 2018. Targetnya lahan kompensasi TPU semua sudah memiliki kekuatan hukum sehingga tidak gampang dipindahtangankan ke pihak lain secara ilegal. SEMOGA

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!