Lespem akan Laporkan Dugaan Kasus Korupsi PT RBSJ Jilid 2 ke Mabes Polri

REMBANG Redaksi.co.id Kendati telah berulang kali didesak oleh sejumlah pihak dan DPRD Rembang agar manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham...

66 0

REMBANG Redaksi.co.id Kendati telah berulang kali didesak oleh sejumlah pihak dan DPRD Rembang agar manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sekaligus mengevaluasi kinerja para direksi yang mengelola badan usaha milik daerah hingga kini RUPS Luar Biasa itu belum dilakukan. Banyak pihak menilai pemerintah daerah sepertinya tidak berdaya mengarahkan perusahaan plat merah itu menggelar RUPS Luar Biasa.

Seperti diketahui PT RBSJ yang didirikan pada tahun 2006 dulunya digembar-gemborkan menjadi perusahaan daerah pengungkit perekonomian Kabupaten Rembang. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu pemerintah daerah melalui APBD TA 2006 dan TA 2007 mengucurkandana sebesar. Rp 35 milyar. Sejumlah bidang usahapun langsung digeber. Dari pembuatan biodiesel, sarung tangan, pabrik gula mini, SPBU hingga terakhirpembangunan Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke

Namun, setelah hampir sepuluh tahun, harapan dan cita cita menjadi pengungkit perekonomian Kabupaten Rembang itu ternyata hanya jargon belaka. Alih-alih berhasil, usaha PT RBSJ malahan banyak yang gulung tikar hanya satu usaha SPBUsaja yang berjalan.

Berdasarkan data yang dihimpun deviden yang disalurkan PT RBSJ ke Pemkab Rembang tercatat, tahun 2008 PT RBJS menyetor deviden Rp 1,69 miliar ke kas daerah Rembang. Pada tahun 2009, setoran menurun menjadi Rp 1,64 miliar Pada 2010 sebanyak Rp 1,05 miliar, 2011 tidak ada setoran deviden ke kas daerah. Pada 2012 kembali menyetor sebesar Rp 262,5 juta. Sedangkan tahun 2013 dan 2014 kembali tidak ada setoran ke kas daerah hal ini lah yang membuat sejumlah pihak mendesak pemkab agar segera menggelar RUPS luar biasa.

Tentu saja absennya penyetoran deviden ini sempat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat. Terlebih, pendapatan dari pelabuhan yang masih terus beroprasi diperkirakan sangat besar mencapai puluhan milyar rupiah.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan masyarakat (Lespem) Bambang Wahyu Widodo salah satu tokoh pegiat anti korupsi yang pernah mengawal kasus korupsi PT RBSJ hingga membuat M Salim (Mantan Bupati Rembang ) dan Direktur PT RBSJ Siswadi masuk penjara, menyebut, Prilistyo direktur PT RBSJ yang saat ini menjabat juga diduga melakukan korupsi.

Bambang menduga, pendapatan puluhan miliar rupiah dari usaha pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang yang dijalankan Prilistyo selaku Direktur PT RBSJ sekaligus Direktur PT PRK anak kandungperusahaan plat merah milik pemkab Rembang selaku pemegang izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dikeluarkan olehKementrian PerhubunganNomor KP 586 Tahun 2012, uangmya tidak jelas larinya kemana.

Dulu setelah kasus korupsi PT RBSJ telah selesai harapan masyarakat perusahaan milik pemkab Rembang itu bisa kembali berjalan dengan baik.

Seiring waktu berjalan, dengan adanya usaha baru pelabuhan di Sluke kok malah semakin bermasalah bahkan kami menduga pengoprasian pelabuhanmenjadi lahan baru korupsi dan penyalah gunaan jabatan sejumlah oknumpejabat,terangnya.

Berdasarkan data yang kami miliki, uang hasil pengoprasian pelabuhan PT PRK yang dikelola Prilistyo selaku direktur juga tidak jelas ,ironisnya lagi pengoperasian pelabuhan diluar pemegang BUP masih terus berjalanini kan tentunya ada dugaan korupsi dan kong kalikong sejumlah oknum pejabat,ungkap Bambang.

Bambang menengarai adanya kesengajaan pembiaran kegiatan ilegal yang berlangsung di Tanjung Bonang dibuat seakan tak kuasa dikendalikan, sehingga menguntungkan pribadi pribadi oknum pejabat tentunya.

Paling menyedihkan lanjut Bambang,bupati Rembang Abdul Hafid hanya bisa mengumbar janji akan melakukan ini akan melakukan itu, tapi umbar janji itu tidak pernah terwujud.

Atas data itu saya akan memilah milah dugaan korupsi yg terjadi di pelabuhan Tanjung Bonang. mana yang harus saya laporkan ke mabes Polri,mana yang ke satgas Kejaksaan Agung dan mana yang harus saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pungkasnya.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!