Presiden Jokowi Perlu Memaknai Warning Unjuk Rasa Mahasiswa Saat Harkitnas

Oleh: Danny PH Siagian, SE, MBA, MM Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi UNTUK kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ribuan mahasiswa, yang berunjuk rasa di depan...

15 0

Oleh: Danny PH Siagian, SE, MBA, MM
Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi

 

UNTUK kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ribuan mahasiswa, yang berunjuk rasa di depan Istana Negara hingga di berbagai daerah.

Momentum unjuk rasa dilakukan, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei 2015. Sedangkan substansi tuntutan mereka tak lain adalah, agar Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) memenuhi janji kampanyenya, untuk melindungi kesejahteraan rakyat.

Apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari: HMI, KAMMI, AMI (Aliansi Mahasiswa Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), UNM (Universitas Negeri Makassar), dan lain-lain, sangatlah wajar. Pasalnya, harga-harga kebutuhan pokok masih saja tinggi, akibat kenaikan harga yang ditimbulkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada bulan Nopember 2014 lalu.

Namun ketika harga BBM diturunkan Pemerintah, harga-harga kebutuhan bahan pokok rakyat, tetap saja bertengger diatas, alias tidak turun-turun. Karena memang, setelah turun, harga BBM naik kembali. Sementara daya beli (potensial buying) masyarakat makin lemah, karena standar pendapatan rata-rata masyarakat secara makro, tidak menyesuaikan naik.

Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian besar harga kebutuhan pokok masyarakat kembali naik lagi, akibat mata uang dolar Amerika makin menguat atau dengan kata lain, rupiah makin melemah. Sebab, sebagian besar yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok itu, seperti beras impor, kacang kedelai, dan lain-lain, juga berasal dari impor. Belum lagi TDL (Tarif Dasar Listrik) dan tarif perusahaan air minum rumah tangga yang terus naik perlahan namun pasti, secara periodik.

Secara otomatis, rakyat miskin di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 28,28 juta orang atau sekitar 11,25% (Maret 2014), ditambah kalangan rakyat yang kurang mampu, sangat merasakannya. Bahkan makin menjepit keluarga-keluarga dari kalangan tersebut. Sedangkan para mahasiswa merupakan representasi sebagian besar dari kalangan anggota keluarga-keluarga kurang mampu (dimampu-mampukan), juga terkena dampaknya.

Sebab itu, unjuk rasa yang marak di depan Istana Negara dan beberapa daerah seperti di: Makassar, Palu, Banten, Medan, Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta dan lain-lain, dapat dikatakan sebagai warning bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Karena bukan saja tuntutan melindungi kesejahteraan rakyat yang dituntut, selain kinerja kabinet, tapi lebih parah lagi, karena Jokowi-JK dituntut mundur, jika merasa tak mampu.

Mencermati tuntutan tersebut, Presiden Jokowi rasanya perlu memaknainya secara mendalam. Karena tuntutan ini nampaknya bukan sekedar tuntutan untuk keramaian semata. Tapi sudah mulai menyulut unsur ketidakpercayaan (distrust) terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, yang belum setahun memimpin bangsa ini.

Jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi akumulasi distrust yang makin memuncak, dari para mahasiswa yang makin meluas. Baik dari berbagai organisasi mahasiswa, kampus, maupun berbagai daerah lainnya. Dan yang lebih parah lagi, jika merambah terhadap kalangan buruh dan berbagai elemen lainnya.

Tentu, unsur ketidakpuasan masyarakat juga sudah ditunjukkan oleh beberapa lembaga survei kredibel, seperti Poltracking Institute. Dalam rilisnya tanggal 19 April 2015 lalu, hasil survei nasional evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan, dalam wujud ketidakpuasan.

Hasil survei menunjukkan, bahwa 48,5 publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 persen publik puas dan 7,5 persen publik mengaku tidak tahu. Kekecewaan publik paling tinggi ada di sektor ekonomi, yaitu sebesar 66,6 persen. Berikutnya, di bidang hukum 55,6 persen, dan keamanan 50,7 persen.

Adapun kekecewaan publik di sektor ekonomi ini disebabkan salah satunya, terjadi instabilitas harga bahan pokok. Kenaikan harga barang yang berimbas kepada daya beli masyarakat, dan juga mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan. Selain itu, kesenjangan ekonomi semakin besar, yang terlihat dari minimnya perbaikan nasib yang dirasakan masyarakat sejak setahun terakhir.

Selain hasil survei, kondisi situasi politik juga makin memperburuk ketenteraman dalam negeri. Terjadinya tarik-menarik kepentingan antara parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-JK, dengan parpol pengkritisi, justru mempengaruhi tingkat kepercayaan para calon investor dari luar. Belum lagi merebaknya isu reshuffle beberapa anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK, akibat buruknya kinerja para anggota kabinet. Tak urung, hal ini berdampak pula terhadap lantai bursa saham.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus segera mengambil inisiatif untuk merespons kalangan mahasiswa, dan memperbaiki kinerja Pemerintahan secara komprehensif. Namun untuk saat terakhir ini memang, harus ada skala prioritas dalam hal recovery kesejahteraan rakyat. Karena inilah yang paling rawan dan sensitif, yang harus segera diatasi. Jika tidak, gejolak yang makin besar akan sangat mungkin terjadi.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!