Pemkot Bekasi Menunggu Laporan Masyarakat Jika Ada Oknum PNS Pakai Ijazah Palsu

BEKASI Redaksi.co.id Pemerintah Kota Bekasi menunggu laporan dari masyarakat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait ijazah palsu yang ada di lingkungan PNS di Pemkot Bekasi.Wakil...

16 0

BEKASI Redaksi.co.id Pemerintah Kota Bekasi menunggu laporan dari masyarakat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait ijazah palsu yang ada di lingkungan PNS di Pemkot Bekasi.

Wakil walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu mengatakan, pihaknya akan mengadakan audit keabsahan ijazah yang dimiliki oleh PNS di Pemerintah Kota Bekasi. Jika ditemukan adanya indikasi pemalsuan ijazah yang di lakukan oleh oknum PNS, Pemkot Bekasi akan menindak tegas dengan memberikan sanksi kepegawaian.

Sanksi yang dimaksud adalah penurunan golongan kepegawaian, yang berimplikasi pada besaran upah kerja yang diterima pada pegawai.

“Sanksi disiplin kepegawaian dan evaluasi sistem penggajian,” ujar Ahmad Syaikhu, Jum’at (29/05/2015).

Selain dari laporan BKD, Pemkot Bekasi juga menunggu adanya laporan yang masuk dari masyarakat terkait dengan indikasi penggunaan ijazah palsu di lingkungan PNS Kota Bekasi.

“Kami siap audit. Ini untuk jaga etos teman-teman dan masyarakat terhadap pendidikan,” kata Ahmad Syaikhu.

Langkah ini sejalan dengan kebijakaan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi-Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi yang menginstruksikan inspektorat memeriksa ijazah PNS terkait beredarnya isu tentang ijazah palsu di Kota Bekasi belakangan ini.

Sementara, Yuddy Chrisnandi juga mengimbau kepada inspektorat kementerian lain turut melakukan cek dan ricek ke seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah.

Yuddy Chrisnandi menegaskan, apabila terdapat PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu, dia akan segera menindak tegas.

“Pihak yang paling dirugikan dengan adanya ijazah palsu ini adalah pemerintah. Penggunaan ijazah palsu berkonsekuensi terhadap kepangkatan, formasi, dan penghasilan yang diberikan atau dikeluarkan oleh negara. Jadi, negara mengeluarkan uang atau biaya yang sia-sia kepada orang yang sebenarnya tidak berhak,” pungkas Yuddy. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!