BPPK-RI: Lahan TPU Sumur Batu, 9 Tahun Belum Tercatat Sebagai Asset Resmi Milik Pemkot Bekasi

BEKASI Redaksi.co.id Ketua Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba mengatakan, sembilan tahun lamanya lokasi lahan yang diperuntukan sebagai lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)...

20 0

BEKASI Redaksi.co.id Ketua Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI), Jhonson Purba mengatakan, sembilan tahun lamanya lokasi lahan yang diperuntukan sebagai lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang diberikan pihak pengembang PT. Sentosa Biru Nusa (SBN) sebagai kewajibannya, belum secara resmi tercatat dibagian asset milik Pemda Kota Bekasi.

Sembilan tahun itu, bukan waktu yang sebentar, meski sudah diserahkan melalui Surat Pelepasan Hak (SPH) sejak tahun 2005 silam, sehingga tidak aneh kalau dikemudian hari bisa terjadi persoalan atau penyimpangan, bahkan bisa juga jadi objek sengketa, ujarnya, Kamis (04/06/2015).

Seharusnya lanjut Jhonson, Pemerintah Kota Bekasi itu mengurus segera segala asset-asset milik pemerintah sesuai dengan aturan yang sudah ada dan bisa langsung dicatat dibagian asset milik Pemda.

Jangan cuma ditumpuk itu SPH, tapi dilanjutkan kepada proses pemberkasannya, kalau memang para aparat yang ada dijajaran Pemkot Bekasi itu serius dalam menjalankan roda kepemerintahan,
kata Jhonson.

Masih kata Jhonson, betul memang melalui SPH itu sudah tercatat dineraca bakal menjadi asset milik pemerintah setempat, tapikan tidak cukup hanya sampai disitu, tapi harus tercatat didaftar asset milik Pemda Kota Bekasi.

Yang namanya asset milik pemerintah itu, ya seharusnya tercatat dibagian asset milik pemerintah dan itu dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau hilang, tegasnya.

Kalau prosesnya SPHnya dilanjutkan tambahnya, tentunya sangat jelas kepemilikan assetnya oleh Pemda Kota Bekasi.

Dalam aturan itukan jelas harus diserahkan secara pisik dan sudah bersertifikat atas nama Pemda Kota Bekasi, termasuk nanti ketika timbul persoalan hukum pun dikemudian hari posisinya sudah sangat jelas keberadaan asset tersebut, bukan hanya sekedar ada di neraca saja tapi harus dikuatkan dengan bukti kepemilikan, tandasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi masih melakukan pemeriksaan terkait penyediaan lahan TPU seluas 1,08 Ha dari PT. Sentosa Biru Nusa ke Pemerintah Kota Bekasi melalui Surat Pelepasan Hak (SPH) tahun 2005 yang berlokasi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang saat ini sudah berdiri bangunan Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR) sejak tahun 2012 lalu.

Dalam persoalan ini, penyidik Kejari Bekasi sudah menetapkan tiga orang yang menjadi tersangka yakni, mantan Lurah Sumur Batu, Sumiyati (SM) Mantan Camat Bantar Gebang, Nurtani (NT) dan Gatot Suteja (GS).

Namun anehnya, meskipun diakui sudah tercatat dineraca sebagai asset bakal milik Pemkot Bekasi, tapi surat perizinan pembangunan Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR) bisa diterbitkan. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!