NPHD Belum Diteken, Panwas Pilkada Rembang Ketar Ketir

REMBANG (warterdeka.com) - Bertempat di aula lantai 4 gedung Setda Rembang Panitia Pengawas Kabupaten menggelar acara Pelantikan dan pembekalan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati...

10 0

REMBANG (warterdeka.com) – Bertempat di aula lantai 4 gedung Setda Rembang Panitia Pengawas Kabupaten menggelar acara Pelantikan dan pembekalan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang tahun 2015, Selasa (9/6/1015).

Komisioner Divisi Kelembagaan dan SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juhanah SPdI MSi usai pelantikan dalam sambutannya mengatakan, sesuai surat keputusan mendagri di jawa Tengah ini ada sebanyak 21 Kab/Kota yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak. Jawa Tengah merupakan Provinsi ke dua yang daerahnya banyak menggelar pilkada.

Untuk itu kami berharap seluruh anggota panwascam yang telah dilantik hari ini harus siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengawasan Pilkada serentak sesuai dengan aturan dan kode etik. Selain itu perlu diketahui bahwa sengketa Pilkada harus final di tingkat Panwaslu Kabupaten, untuk itu perlu mendapat perhatian, khususnya Komisioner Panwaslu Kabupaten,” terangnya.

Lebih lanjut Juhanah menjelaskan penyelenggara Pilkada diikat oleh kode etiik, dan dukungan anggaran bersumber dari dana hibah. Untuk itu perlu pencairan dan pelaksanaan kegiatan itu harus dipertanggung jawabkan sesuai penganggarannya secara akuntabel.

Sesuai surat edaran menteri dalam negeri terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kami meminta Pemkab segera menandatangani, karena Kab. Rembang merupakan salah satu Kabupaten yang NPHD belum ditanda tangani,ungkapnya .

Lebih Lanjut Juhanah menjelaskan Panwaslu Kabupaten merupakan badan Ad Hoc. “Untuk itu kami berharap Pemkab dan Kecamatan memfasilitasi ruangan untuk melaksanakan aktivitas dan ditargetkan seluruh Panwas dan jajarannya terkait sarana prasarana harus sudah clear pertengahan pekan depan,” ujarnya.

Sementara itu Asisten 1 Setda Rembang Drs Subakti yang mewakili Bupati Rembang meminta kepada seluruh Panwas kecamatan yang telah dilantik agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Yang perlu dicermati terkait tahapan validasi pemilih karena tidak semua warga Rembang memiliki KTP dan masih banyak yang menggunakan surat keterangan, mengingat saat ini ketersediaan Blanko KTP yang dikirim dari pemerintah pusat masih kurang. Hal ini perlu dicermati agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Ketua Panwaskab Rembang Totok Suparyanto usai acara pelantikan mengaku seluruh kegiatan baik sarana prasana maupun kegiatan yang dilakukan sejak dilantik menggunakan anggaran pribadi dari beberapa anggota panwaskab.

Untuk itu kami mendesak agar pemkab Rembang segera merealisasikan alolaksi dukungan anggaran Panwas, terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemkab Rembang melalui APBD induk TA 2015 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan panwas pilkada sebesar Rp 1 Milyar, kemudian panwas pilkada mengajukan tambahan sebesar 4,2 M yang rencananya akan dianggarkan di APBD Perubahan, namun sampai saat ini besaran dukungan anggaran untuk Panwas Pilkada masih dalam proses menunggu terbitnya NPHD. (K Widianto)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!