PT BAK Serahkan Dokumen Setebal 2 Meter ke Pansus Pelabuhan Tanjung Bonang

446

REMBANG Redaksi.co.id –Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Rabu (10 Juni 2015) siang mengundang direksi PT Bangun Arta Kencana (BAK) salah satu investor untuk dimintai keterangannya terkait dengan polemik pengelolaan pelabuhan Tanjung Bonang Sluke yang saat ini belum berakhir.

 

Ketua Pansus Pelabuhan Puji Santoso mengatakan agenda pemanggilan yang digelar oleh tim Pansus tersebut untuk mendengarkan keterangan secara detail dari manajemen PT BAK, salah satu investor dalam konsorsium yang dibentuk oleh perusahaan milik pemkab Rembang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) secara jelas disertai dengan menunjukkan buktibukti perizinan dan administrasi pekerjaan reklamasi.

 

Dalam rapat pansus yang dipantau langsung oleh LSM Komunitas Rasional dan sejumlah staf setwan siang itu Komisaris PT Bangun Arta Kencana Mindo Herbert Sitorus bersama sejumlah jajarannya di hadapan 13 orang Tim pansus mengungkapkan kronologi singkat proses awal perizinan hingga asal usul tanah untuk pembangunan (reklamasi ) pantai pelabuhan tanjung bonang di Desa Sendangmulyo, kecamatan Sluke. Sekaligus menyampaikan total nilai investasi yang dikucurkan sejak tahun 2007. Bahkan dalam rapat tersebut Mindo juga mengungkapkan sejumlah dugaan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan yang dilakukan oleh Prilistyo yang menjabat sebagai direktur PT RBSJ Perusahaan Plat merah milik pemkab Rembang yang juga menjabat sebagai direktur di PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK).

 

Dalam keterangannya Mindo menceritakan awal perusahaannya melakukan investasi. Saat itu dua orang masing- masing Edo Prasetyo dan Budi Setiawan sebagai pemegang saham di PT Bangun Arta Kencana serta direktur Badan Usaha Modal Daerah (BUMD) Kabupaten Rembang yakni PT RBSJ membuat kesepakatan untuk mendirikan pelabuhan dan mengelola sebuah pelabuhan di Rembang. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepahamaan (MoU) pada tahun 2007 yang intinya adalah bahwa untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan investor berperan sebagai pihak yang melakukan proses pembangunan pelabuhan sedangkan.

“PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ ) berperan dalam pengurusan administratif perizinan. Setelah pelabuhan nantinya berdiri dan siap beroprasi kedua belah pihak bersepakat akan mendirikan perusahaan yang akan mengelola aktivitas pelayanan pelabuhan yang kemudian dibentuklah PT Pelabuhan Rembang Kencana, ungkap Mindo Herbert Sitorus dalam rapat pansus.

 

Lebih lanjut Mindo mengatakan, seiring waktu berjalan setelah proses perizinan dan pembangunan pelabuhan selesai dan telah dikelola oleh PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) selaku pemegang BUP(Badan Usaha Pelabuhan ) tiba tiba justru di tengah jalan Direktur PT PRK Prilistiyo mengingkari perjanjian meninggalkan kantornya yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No 75 dengan membawa kabur seluruh dokumendokumen penting tanpa alasan yang jelas.

 

Setelah seluruh copy dokumen -dokumen penting setinggi dua meter ini kami serahkan ke Pansus, lami berharap pansus pelabuhan ini bisa memahami dan mengetahui secara jelas dan kami berharap demi kemajuan daerah dan keamanan serta kenyamanan investor persoalan pelabuhan ini bisa selesai sebelum tanggal 23 Juni 2015,terang Mindo sembari menyerahkan seluruh copy dokumen-dokumen penting setebal dua meter kepada ketua Pansus.

 

Berdasarkan pantauan wartawan, dalam rapat pansus Komisaris PT Bangun Arta Mindo Herbert Sitorus juga menyampaikan dan memperlihatkan melalui proyektor sebuah surat perjanjian sewa tanah hasil reklamasi di ujung sebelah barat pelabuhan (Dermaga1) yang telah dinotariskan antara Direktur PT PRK Prilistyo dan Direktur PT Semen Indonesia Rembang (SIR) Ady Sumasto selama 40 tahun dengan nilai sewa pertahun Rp 2,5 Miliar. Melihat perjanjian itu seluruh tim pansus tercengang.(Hasan)

loading...

Comments

comments!