Anni Iwasaki: Solusi Tantangan MEA, Indonesia Harus Ratifikasi Resolusi PBB

JAKARTA Redaksi.co.id - Akan berlakunya sistim Pasar Bebas ASEAN yang disebut Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Desember 2015 mendatang, mau-tidak mau, Indonesia harus siap menghadapinya.

107 0

JAKARTA Redaksi.co.id –
Akan berlakunya sistim Pasar Bebas ASEAN yang disebut Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Desember 2015 mendatang, mau-tidak mau, Indonesia harus siap menghadapinya.

Namun ada hal yang paling penting dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Jika tidak, maka akan terus-menerus tertinggal dari sistem ekonomi Global.

DR (HC) Anni Iwasaki, Presiden Pusjuki (Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia) mengatakan, salah satu solusi adalah, Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), terkait transparansi berdasarkan prinsip-prinsip Internasional.

“Indonesia harus segera meratifikasi transparansi berdasarkan prinsip Internasional Program pembangunan sosial: visi, misi Piagam Kesepakatan Bangsa Bangsa (PBB) Thn 1945 dan HAM Universal-PBB Thn 1948 tentang: Pembangunan Keluarga Manusia Adalah Dasar Penegakan Hukum dan Perdamaian Dunia (paragrap I preambule HAM Universal- PBB tentang Sosial Building/Character Building),” kata Anni kepada Redaksi.co.id, di Jakarta, kemarin.

Menurut Anni, jika pemerintah Indonesia tidak segera meratifikasi transparansi tersebut, maka tidak akan bisa mengakses mekanisme pendanaan, alih saintek dan industri bernilai tambah.

“Perbaikan Iklim/Perubahan Iklim/Rendah Emisi/ Greentech Life-style” pendapatan perkapita US$17 ribu keatas, berstandar kesejahteraan rakyat PBB/WEFGC (World Economic Forum Global Competitiveness).

Hanya program pembangunan keluarga manusia ini saja yang bisa menjadi masterplan pembangunan nasional, serta bisa mengeluarkan benefit dan impact kepada pembangunan masyarakat global. Inilah dasar dari pembentukan PBB, yang wajib mengasistensi negara-negara anggotanya dalam hal Character Building,” tandasnya.

Sebab itu, Pemerintah Indonesia agar mau melakukan ratifikasi, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi Internasional. Karena memang era keterbukaan mensyaratkan demikian.

Apabila RI-1 Era Reformasi tetap berkutat pada pemerintahan tradisional-militeristik, proyek fisik, transparansi berparameter SNI (Standar Nasional Indonesia), yang tidak berlaku di tataran Internasional, karena high-risk (konspirasi, korupsi dan terjadinya kudeta), maka akses tidak akan terbuka.

Dana investasi proyek di duaribuan industri-rakitan milik negara-negara maju khususnya dari Barat dan Jepang yang beroperasi di Indonesia thn 2015, hanya digelontorkan 5.2% saja. Selebihnya dikeluarkan dari Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, RI harus berusaha sendiri,” paparnya.

Namun, Calon Presiden RI versi Konvensi Rakyat 2014 ini mengingatkan, transparansi bukan tanpa konsekwensi. Sebab dengan transparansi, maka praktek-praktek persekongkolan akan semakin terdeteksi.

“Dengan demikian, praktek-praktek persekongkolan dan korupsi akan terdeteksi. Dan demokrasi diharapkan akan berlangsung secara transparan pula,” jelasnya.

Dikatakan mantan korespondens 15 tahun dari Media Indonesia di Jepang ini, masuknya produksi dan jasa serta para tenaga kerja dari negara-negara ASEAN ke Indonesia, tidak selalu dengan investasi. Sebab para investor juga masih melihat situasi politik pemerintahan Jokowi.

“Jadi, masuknya produksi dan jasa serta para tenaga kerja dari negara-negara ASEAN ke Indonesia, belum tentu dengan adanya investasi. Karena para investorpun masih belum mendapat jaminan secara hukum, “pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran media diketahui, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (BPHN KemenhukHAM), tahun 2013, dibawah kepemimpinan kelompok kerja Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.LM., Ph.D, telah membuat Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi PBB, mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods).

Dari Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konvensi Jual Beli barang Internasional PBB (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) diketahui, bahwa soal jual beli barang Internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi, terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Salah satu konvensi internasional yang mengatur mengenai kontrak jual beli barang Internasional adalah United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

Sedangkan kebutuhan untuk mengaksesi CISG semakin mendapatkan momentum saat ini, ketika adanya komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional melalui pembentukan masyarakat ASEAN (ASEAN Community), termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang diharapkan terwujud pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut maka ASEAN telah merekomendasikan kepada negara negara anggotanya untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak jual beli internasional-nya melalui ratifikasi CISG. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!