KOMRAS Surati Kajari dan Polres Terkait  Pemakaian Tanah HPL Pemda dan Non-HPL Pelabuhan

REMBANG Redaksi.co.id -Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rasional (Komras) Jawa Tengah mengirim surat laporan kepada Bupati Rembang, surat bernomor 013/A.1/Komras/0615 berperihal laporan atas dugaan penyimpangan penggunaan tanah yang...

11 0

REMBANG Redaksi.co.id –Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rasional (Komras) Jawa Tengah mengirim surat laporan kepada Bupati Rembang, surat bernomor 013/A.1/Komras/0615 berperihal laporan atas dugaan penyimpangan penggunaan tanah yang bersertifikat HPL hasil reklamasi dan tanah yang belum bersertifikasi di Pelabuhan Umum Rembang/Terminal Sluke. Surat tersebut ditembuskan juga pada BPK, DPRD, Polres, Kajari, Sekda, DPPKAD, Dinhubkominfo, dan UPP.

Dalam surat itu berisi bahwa tanah sertifikat HPL No 0002 Tahun 2013 atas nama Pemda pengelolaanya telah diserahkan pada Dinhubkominfo sebagai pengguna barang, akan tetapi Dinhubkominfo tidak memakai kuasanya dalam menjalankan tupoksi akan tetapi HPL tersebut malah digunakan/dimanfaatkan pihak ketiga. Atas dasar itu, Pemkab Rembang tidak menerima pendapatan, serta ada indikasi RBSJ menerima hasil dari telah digunakan HPL untuk aktivitas komersial di Pelabuhan Umum Rembang/Terminal Sluke.

Dalam surat juga mengindikasikan fakta bahwa pengelolaan tanah HPL tidaklah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan barang milik daerah, Dinhubkominfo lalai dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan PP 27/2014 pasal 8, serta adanya indikasi aliran keuangan yang bersumber dari tanah HPL yang tidak pernah masuk ke Kas Daerah (Kasda).

Oleh karena itu, Saran Komras dalam Surat itu, Bupati Rembang selaku pemeggang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya dengan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah HPL sebagaimana ketentuan PP 27/2014 pasal 5.

Komras juga meminta pertanggung jawaban sesuai pasal 8 PP 27/2014 agar Pemda melakukan pemeriksaan untuk mencegah kerugian daerah, melakukan audit pada RBSJ terkait tanah reklamasi, melakukan pemeriksaan atas pengadaan lahan dan Sarpras pelabuhan yang bersumber dari APBD dan APBN, serta Pemkab diminta menerapkan ganti rugi sanksi administratif/pidana apabila ditemukan kerugian daerah akibat kelalaian penyalahgunaan dan pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana PP 27/2014 pasal 99.

Ketua Komras Jateng, Djani, saat ditemui berkata, surat itu merupakan bentuk peran aktif Komras sebagai organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Rembang. “Kami secara pro aktif bersedia membantu Pemkab Rembang,”tegasnya.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!