Lapas Bulak Kapal Bekasi Siapkan Ruang Khusus untuk Penunggak Pajak

BEKASI Redaksi.co.id Ancaman serius yakni berupa penyanderaan (gijzeling) menanti bagi wajib pajak yang masih menunggak dan juga menghindari kewajibannya. Hal serupa juga menanti bagi para pengusaha...

49 0

BEKASI Redaksi.co.id Ancaman serius yakni berupa penyanderaan (gijzeling) menanti bagi wajib pajak yang masih menunggak dan juga menghindari kewajibannya. Hal serupa juga menanti bagi para pengusaha yang belum mau menjadi Wajib Pajak.

Pasalnya Direktorat Pajak akan menegakkan hukum (law enforcement), dan tidak segan-segan memenjarakan wajib pajak dan pengusaha bandel yang mengemplang pajak.

Demikian diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II, Angin Prayitno Aji, saat meninjau kesiapan Lapas Bulak Kapal, Bekasi Timur, Jum’at sore (19/06/2015).

Prayitno mengatakan, tindakan hukum itu di lakukan, selain untuk mendisiplinkan wajib pajak juga dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak Tahun Anggaran (TA) 2015 yang dibebankan APBN sebesar Rp. 1.295 triliun, dan juga untuk mendukung target serta pemasukan negara tersebut.

Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II, wilayah kerja meliputi 12 Kota dan Kabupaten termasuk Kota Bekasi yang alokasinya sebesar Rp. 45,9 triliun.

Sampai akhir Juni 2015 jelasnya, Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II telah melakukan tindakan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan penunggak pajak sebanyak 668 penunggak
pajak.

Tak hanya itu, tercatat ada 49 penunggak pajak yang rekeningnya telah diblokir, kemudian permintaan tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri sebanyak 33 orang penunggak pajak.

Dari tindakan penagihan aktif tersebut, Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II telah berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 136,34 Miliar sampai awal Juni 2015, ungkap

Prayitno menegaskan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bulak Kapal Kota Bekasi, Jawa Barat untuk menyediakan ruang penjara bagi para penunggak pajak serta para pengemplang pajak.

Kita bekerja sama dengan pihak lembaga pemasyarakatan, kepolisian dan kejaksaan di masing-masing wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Jabar II untuk melakukan upaya tindakan penagihan terakhir berupa penyanderaan, ungkapnya.

Sementara. Kepala Lapas Klas IIA Bulak Kapal Kota Bekasi, Waskito mengatakan, mengingat kepasitas tampung Lapas yang saat ini sudah mengalami over kapasitas, namun keterbatasan tempat itu bukan merupakan alasan pihaknya untuk menolak penitipan tahanan.

“Kami sudah ada kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Ham bahwa kita wajib menyediakan ruangan untuk tahanan penunggak pajak,” kata Kepala Lapas Klas IIA Bulak Kapal Kota Bekasi, Waskito.

Waskito menambahkan, ruang penjara yang kami siapkan dapat menampung tiga hingga lima orang penghuni. Dan tahanan penunggak pajak tetap disamakan penanganannya seperti tahanan lainnya.

“Yang membedakan hanya bloknya saja yang terpisah dan mereka kita fasilitas kamar mandi di dalam ruang tahanan,” kata Waskito..

Hingga kini, kata Waskito ruang penjara tersebut masih kosong, namun telah sepenuhnya siap untuk di gunakan.

“Kapan saja kami siap menerima pelimpahan tahanan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak II Jabar,” katanya.

Menurutnya, para penghuni penjara penunggak pajak tersebut baru akan di bebaskan bila tanggung jawabnya sebagai wajib pajak telah dilakukan. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!