DEKOPIN Desak Pemerintah Bentuk Badan Stabilisasi Harga

PONTIANAK Redaksi.co.id –Mohamad Sukri Wakil Ketua Umum Dekopin mengatakan, ulah kartel, tengkulak, spekulan, pedagang besar kerap menimbulkan masalah dan merugikan rakyat.”Karena mereka gemar memainkan...

13 0

PONTIANAK Redaksi.co.idMohamad Sukri Wakil Ketua Umum Dekopin mengatakan, ulah kartel, tengkulak, spekulan, pedagang besar kerap menimbulkan masalah dan merugikan rakyat.

”Karena mereka gemar memainkan harga pada saat jelang Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan, hingga menjadi kebiasaan harga kerap merangkak naik dan tidak terkendali. Harga jauh dari kelayakan harga yang sesungguhnya dan sewajarnya,” ujarnya saat membuka dialognya d hadapan para peserta Muswil Dekopinwil Kalimantan Barat, baru baru ini,

Sangat disayangkannnya hal seperti ini dari dulu hingga kini masih saja terjadi, seolah olah pemerintah tidak berdaya.

”Padahal hal tersebut dapat diatasi andai saja Pemerintah mendirikan lembaga/badan pengendali/ stabilisasi harg. Badan ini di beberapa negara sudah lama berdiri dan berdampak memberikan kestabilan harga yang tidak merugikan rakyat selaku konsume. Juga tidak merugikan produsen. Apabila ada spekulan yang memainkan harga, maka Badan/lembaga ini yang bertindak, demikian pula jika ada penimbunan barang atau monopoli,” tandasnya.

Menurutnya, Badan Stabilisasi/ Pengendali Harga dapat memanfaatkan jaringan koperasi konsumen, karena kecenderungan Koperasi berbeda dengan pelaku usaha perorangan yang cenderung berperilaku mencari keuntungan sebesar besarnya dengan menghalalkan segala cara termasuk menimbun, mengijon dan meainkan harga.

Ketika ditanya dasar pembentukan Badan, Mohamad Sukri yang juga politisi Partai Demokrat menegaskan pembentukan Badan ini selaras dengan UUD 1945 khususnya pasal 33, “Perekonomian DISUSUN sbg usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”.

”Jadi Pemerintah dan Negara harus hadir guna menyusun tatakelola harga, bukannya membiarkan pasar bebas sebebas bebasnya para Kartel dan spekulan menentukan dan membentuk harga yang merugikan dan membebani rakyat konsumen,” katanya lagi.

Dia juga mengingatkan, bukankah Nawacita Presiden Jokowi menyatakan sebagai negara yang berdaulat penuh memberikan perlindungan kapada rakyatny.

‘Mestinya Pemerintahan Jokowi segera merumuskan, memutuskan dan mendirikan lembaga Badan Pengendali Harga tersebut agar eksploitasi rakyat karena memperoleh harga bahan pokok mahal itu dihentikan di era kepemimpinannya,” tutupmya.(Nurdin)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!