PDIP Kota Bekasi : Kepwal No: 442 tahun 2015, Tidak Evaluatif & Tidak Mengedepankan Kepentingan Rakyat

BEKASI Redaksi.co.id Suhu politik mulai terasa panas bahkan banyak pihak sudah mulai mengusik Walikota Bekasi.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi...

18 0

BEKASI Redaksi.co.id Suhu politik mulai terasa panas bahkan banyak pihak sudah mulai mengusik Walikota Bekasi.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi mendorong digulirkannya hak Interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mempertanyakan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

Dalam kacamata politik, PDIP Kota Bekasi menilai Keputusan Walikota Bekasi Nomor 442 tahun 2015, tidak evaluatif dan tidak mengedepankan asas kepentingan rakyat, karena tidak memberikan ruang secara terbuka bagi masyatakat miskin yang notabene memiliki hak untuk mengenyam pendidikan secara layak. Oleh sebab itu, PDIP menginisiasi di gelarnya hak interpelasi anggota dewan.

“Formulasi yang termaktub dalam Pergub nomor 50 tahun 2015 cukup representatif memberikan peluang masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. Namun Pergub terbelenggu oleh Kepwal tersebut yang memberikan porsi lebih sedikit bagi masyarakat miskin,” ujar Ketua Bidang Infokom DPC PDIP Kota Bekasi, Henu Sunarko saat menggelar Konferensi Persnya, Minggu (28/6/2015).

Di jelaskan, bahwa penyelenggaraan PPDB Online dalam kurun waktu 2 tahun ini, tidak didasari paparan evaluatif untuk tingkat keberhasilannya dalam penerimaan siswa baru. Sehingga pada tahun 2014 tersisakan bangku kosong mencapai 600.

Hal itu di perparah dengan kebijakan Walikota yang memperkecil kuota penerimaan siswa baru yang semula melalui jalur umum sebesar 70 persen dan kini menjadi 90 persen, serta jalur lokal yang ditujukan bagi warga miskin dan sekitar sekolah yang semula 30 persen menjadi 10 persen.

“Kuota yang sebelumnya saja menyisakan kekosongan mencapai 600 kursi, apalagi dengan kebijakan yang baru ini. Bisa-bisa jumlahnya akan meningkat,” katanya mempertegas langkah yang akan dilakukan pihaknya ialah Interpelasi melalui Fraksi PDIP Kota Bekasi sebagai inisiator.

Hal senada di ungkapkan Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Kota Bekasi, Riky Tambunan, bahwa seluruh kader PDIP se-Kota Bekasi telah di gerakan untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan siswa baru. Namun banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Interpelasi, katanya, adalah gagasan sekaligus sikap tegas partai dalam memperjuangkan hak rakyat agar dapat mengenyam pendidikan secara layak dan sesuai dengan haknya.

“Proses PPDB Online akan kami pantau terus hingga selesai. Namun perlu dijelaskan, bahwa interpelasi dan gerakan kader PDIP di bawah ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi ini yang kami tawarkan adalah solusi bagi kemaslahatan bersama,” ungkap Riky.

Adapun praktek di lapangan yang dilakukan pihaknya ialah pemantauan secara intensif. Selain itu pihaknya membuka posko di setiap zonanisasi yang di dedikasikan untuk memberikan pendampingan kepada rakyat yang tidak mampu. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!