DPR Tagih Janji Roadmap BUMN ke Menteri Rini

JAKARTA Redaksi.co.id - Setelah sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan Roadmap BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke Komisi VI DPR, kembali Menteri BUMN, Rini Sumarmo minta waktu lagi.

28 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Setelah sebelumnya pernah berjanji untuk menyerahkan Roadmap BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke Komisi VI DPR, kembali Menteri BUMN, Rini Sumarmo minta waktu lagi.

Merasa roadmap itu sangat penting untuk mengetahui pemetaan dan perkembangan BUMN ke depan, anggota Komisi VI DPR, Ihsan Yunus menagih janji Menteri Rini Soemarno.

“Saya menagih janji Ibu Menteri kepada kami tentang roadmap kementerian BUMN. Karena ini penting dalam menentukan setiap keputusan. Apalagi kami juga akan membahas pagu anggaran 2016,” ujar Ihsan dalam Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN di ruang rapat Komisi VI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/06/2015).

Ihsan mengatakan, roadmap tersebut telah diminta sejak pertama kali melakukan rapat kerja (Raker) dengan mantan menteri perindustrian itu. Namun, hingga lewat satu semester pemerintahan berjalan, roadmap tersebut tak kunjung diserahkan.

“Ini mana? Padahal roadmapnya sudah kami tunggu-tunggu sejak pertama kali melakukan Raker bersama,” sindirnya.

Menanggapi hal tersebut, Rini mengatakan belum selesai membuat roadmap karena pihaknya harus melihat secara menyeluruh terlebih dahulu, terkait sinergi BUMN.

“Waktu pertemuan di Juni kita berikan gambaran sedikit roadmap seperti apa. Mohon waktu sampai Agustus karena roadmap harus melihat secara menyeluruh bagaimana BUMN bersinergi satu sama lain, terutama untuk melakukan tugasnya sebagai agen pembangunan,” jelasnya.

Rini mencontohkan, dalam mendukung sektor kepariwisataan di Indonesia, bagaimana peran BUMN terkait perhotelan, bandara, maskapai hingga pelabuhan agar bisa bersinergi satu sama lain.

“Jadi, ini semua sedang kita kerjakan, dan kita harapkan selesai Agustus dan berharap bisa jadi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana BUMN ke depan,” tukas Rini.

Rini kembali minta waktu dan berjanji pada Agustus 2015, akan menyerahkan roadmap yang dimaksud kepada Komisi VI DPR.

Untuk diketahui, pada APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2015, Januari lalu, Rini meminta Komisi VI untuk menyetujui Penertaaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp. 72 triliun. Dan anehnya, awal Juni lalu, kembali Rini meminta PNM sebesar Rp. 53 triliunan.

Sebab itu, Komisi VI menagih janji yang dikatakan Rini awal Juni lalu di Raker Komisi VI dengan Menteri BUMN. Saat itu, Rini mengatakan akan selesai dikerjakan sekitar 2-3 minggu lagi. Namun kenyataannya, Rini tak kunjung menyerahkan roadmap BUMN itu.

Sementara itu,Rini belakangan ini dana PMN mulai dipersoalkan kembali oleh sejumlah pihak, termasuk dari kalangan politisi KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Karena dalam meminta persetujuan ke DPR pada APBN-P 2015 lalu, Rini tidak melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan partai-partai dalam KIH.

Dikabarkan, Rini langsung mengajukan PNM tersebut ke Komisi VI, dan mendesak para anggota DPR untuk menyetujuinya, dengan berbagai dalih meningkatkan kinerja sejumlah BUMN yang butuh tambahan modal. Hal ini dinilai KIH sebagai tindakan penelikungan. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!