Proses Pembebasan Lahan Tol Cimanggis – Cibitung Dikebut

BEKASI Redaksi.co.id – Proses pembangunan jalan tol Cimanggis – Cibitung terus dikebut. Pembebasan lahan hingga ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan terus berlangsung.

287 0

BEKASI Redaksi.co.id – Proses pembangunan jalan tol Cimanggis – Cibitung terus dikebut. Pembebasan lahan hingga ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan terus berlangsung.

Kepala Bidang Pembebasan dan Sengketa Lahan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, Faisol Panani mengatakan, berkaitan dengan lahan Burangkeng yang terkena pembebasan lahan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bernomor 620/45/distarkim/2014 perihal pergeseran trase jalan tol Cimanggis-Cibitung, Desa Burangkeng,Kecamatan Setu-Kabupaten Bekasi.

“Kami sudah berkirim surat dengan No.620/45/distarkim/ 2014 yang pada intinya memohon lokasi jalan tol untuk digeser,”ujarnya ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan Faisol, permintaan pergeseran lahan ke arah selatan seluas 500 meter sampai sekarang belum dijawab oleh Kemen PU langsung.

Perubahan trase jalan tol, diakuinya, akan menyebabkan biaya konstruksi jalan tol sehingga menjadi tidak ekonomis. Padahal sebelumnya penetapan lokasi sudah ada ketetapan langsung dari Gubernur Jawa Barat bahkan jalur tol Cimanggis – Cibitung juga sudah masuk dalam RT/RW Kabupaten Bekasi.

Lebih jauh dijelaskan Paisol, bahwa jalur Tol Cimanggis – Cibitung sudah masuk dalam RT/RW Kabupaten Bekasi sehingga tidak mungkin dilakukan perubahan lagi atas perda RT/RW yang baru.

Bahkan mengenai pergantian lahan Burangkeng sepenuhnya kewenangan dari P2T yang dibentuk BPN bukan lagi di Pemkab Kabupaten Bekasi. “Jalur tol Cimanggis-Cibitung yang akan menggunakan lahan Burangkeng sendiri secara tidak langsung sudah masuk dalam RT/RW Kabupaten Bekasi,”ucapnya.

Mengenai perhitungan nilai tanah yang akan digunakan model baru hanya menggunakan 1 angka, sambung Paisol, sebenarnya dari dulu tim apreisal yang bertugas memang sudah melaksnakan itu.

Dahulu hanya bangunan saja yang dinilai, sekarang berbeda nilai tanah dan nilai tanaman juga masuk dalam hitungan yang harus dibebaskan juga.

SK Bupati dalam komponen penilaian harga tanah oleh tim apreisal sebetulnya tidak harus dijalankan. Meski ketentuan yang terbaru muncul 1 angka tetapi mewakili instrumen lain, sehingga penilaian harga oleh tim apreisal memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pembebasan lahan.
“Ketiga instrumen dalam pembebasan lahan kini sudah menggunakan pola baru, kalau dulu hanya bangunan saja sekarang nilai tanah dan tanaman juga masuk dalam perhitungan tim appreisal,” pungkasnya.(yoto)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!