Calon Panglima TNI Paparkan Berbagai Solusi di Fit & Propertest DPR

JAKARTA Redaksi.co.id - Jalani fit & propertest di Komisi I DPR RI, calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo paparkan berbagai solusi berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawab TNI.

12 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Jalani fit & propertest di Komisi I DPR RI, calon Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo paparkan berbagai solusi berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawab TNI.

Salah satunya, masalah wilayah perbatasan yang kerap menjadi pemicu hubungan panas antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia. Seperti ketika helikopter Malaysia mendarat di Sebatik, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.

Gatot Nurmantyo yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD) mengatakan hal itu disebabkan karena belum adanya keterpaduan komunikasi serta kelengkapan seperti radar.

“Jadi, jujur ruang udara Indonesia seharusnya sudah tertutup semuanya. Dalam arti kata, kita bisa memantau tidak ada sudut yang lowong. Sehingga siapapun juga yang masuk tanpa teridentifikasi laporan bisa tahu,” ungkapnya usai fit and propertest di Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (01/07/2015).

Menurutnya, belum adanya keterpaduan serta radar yang lengkap membuat sulitnya memonitor pesawat asing masuk. Jika masalah keterpaduan ini bisa diatasi maka pesawat atau helikopter bisa terdeteksi.

“Jujur semua ini belum ada monitor oleh radar. Ini yang menyebabkan tiba-tiba heli mau mendarat, kita tidak tahu. Itulah perlunya dalam visi saya perlu adanya keterpaduan baik komunikasi, radar dan sebagainya dengan pasukan-pasukan terdepan bagi perbatasan walaupun dengan pulau-pulau terpencil,” tandasnya.

Ditambahkan mantan Pangkostrad ini, sistem keterpaduan ini juga membuat semua siaga. Karena ada tanda peringatan, jika pesawat masuk ke wilayah perbatasan Indonesia.

“Celah ini yang menjadi kekurangan dalam perbatasan Indonesia yang mesti dibenahi. Jadi, itu diberi warning. Anda sudah masuk wilayah perbatasan Indonesia, Anda sudah mendekati. Anda harus kembali. Kalau tidak seperti yang lalu dikejar oleh pesawat diingatkan untuk mendarat. Tapi, ini tidak karena ada celah yang kosong, maka perlu ada keterpaduan,” tuturnya.

Sementara dalam hal alat utama sistem persenjataan (alutsista) Gatot mengatakan untuk sektor udara diperlukan alutsista yang baru.

“Hibah itu biayanya hampir sama dengan beli. Pesawat udara beda dengan darat. Darat kalau rusak bisa diperbaiki di tempat itu juga. Kalau pesawat mogok, ya hancur,” jelasnya.

Dia menekankan pengadaan alutsista di sektor udara untuk yang akan datang mesti baru. Kecuali pengadaan yang sudah terlanjur dilakukan.

“Komitmen saya dengan Komisi I untuk pesawat udara kita harus yang baru. Pengadaan yang akan datang harus yang baru. Kecuali yang sudah terlanjur,” tegas mantan Pangdam Brawijaya itu.

Terkait anggapan pesawat Hercules yang dinilai uzur, Gatot menjelaskan acuannya adalah kelayakan untuk terbang. Ia mencontohkan jenis pesawat Hercules yang jatuh di Medan masih dianggap layak karena di negara lain masih memakai pesawat pengangkut tipe C-130 itu.

“Ini pesawat Hercules tahun 1964. Singapura masih pakai, Bangladesh masih pakai. Karena memang sistem pemeliharaannya setiap 50 jam terbang ada opname, pengecekan,” tuturnya.

Ditambahkan, jika pesawat itu mendapat perintah terbang maka artinya memang layak terbang. Menurutnya tak mungkin TNI AU berani berspekulasi jika pesawat tidak layak tapi tetap diterbangkan.

“Yang dilihat kelayakan terbangnya. Kalau sudah diperintahkan layak terbang, secara teknisi itu sudah layak terbang. Kalau tidak layak terbang, tidak mungkin AU memerintahkan dia untuk terbang,” ujarnya.

Sedangkan dalam hal seringnya terjadi bentrok antara prajurit TNI dengan polisi Gatot mengatakan persoalan ini terletak pada indispliner prajurit.

“Jadi begini, itu berkaitan dengan disipilin. Disiplin adalah nafas bagi prajurit, kenapa demikian? Karena prajurit itu dipilih dari jiwa-jiwa yang punya jiwa punya petualang. Yang disiapkan untuk bertempur,” paparnya.

Dia mengatakan perlunya pendidikan bagi prajurit terkait pemaksaan disiplin. Ia yakin jika hal ini dipaksakan maka akan menjadi biasa.

Gatot paham kondisi prajurit TNI yang dilatih siap tempur mesti ada kegiatan yang sesuai seperti operasi militer. Ia khawatir indispliner ini terjadi kepada prajurit TNI yang tak memiliki aktivitas sesuai.

“Prajurit khususnya TNI itu kalau disuruh perang senang. Buktinya kalau setiap ke wilayah operasi seperti Aceh dan Papua. Contohnya ada anak buah 700 tapi yang terdaftar hanya 500, para komandan itu pusing sama yang sisanya 200. Apakah komandan tidak percaya sama saya? Padahal jatahnya memang cuma 500,” ujarnya.

Lantas, jika memang masalah disiplin ini tak bisa diatasi maka kesatuan prajurit yang terlibat bentrokan dinilai tak profesional. Pihak pimpinan kesatuan pun yang dinilai paling bertanggung jawab. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!