Michael Wattimena: Perlu Diwujudkan Segera, Konsorsium Penanggulangan Penumpang Pesawat Udara

JAKARTA Redaksi.co.id - Menyadari makin seringnya terjadi musibah kecelakaan pesawat udara, maka DPR mendesak agar pelaksanaan Konsorsium Asuransi Pemumpang Pesawat Udara segera diwujudkan.Wakil Ketua Komisi V...

44 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Menyadari makin seringnya terjadi musibah kecelakaan pesawat udara, maka DPR mendesak agar pelaksanaan Konsorsium Asuransi Pemumpang Pesawat Udara segera diwujudkan.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Michael Wattimena, SE, MM mengatakan, Konsorsium asuransi penerbangan ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Udara.

Sebenarnya soal konsorsium ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Udara. Namun dalam pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing perusahaan airlines untuk mengatasinya, ungkap Michael kepada Redaksi.co.id, di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh Michael mengatakan, peraturan tersebut sudah jelas ada dalam pasal 16 ayat 1 sampai 4.

Itu sudah jelas ada dalam pasal 16 ayat 1 sampai 4. Jadi itu tidak ada lagi keraguan disitu, tegasnya.

Sebab itu, melalui Panja Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Udara DPR RI, ingin agar konsorsium tersebut segera diwujudkan.

Jadi, kita mendesak Kemenhub, agar Konsorsium itu segera diwujudkan. Agar penanganan dari seluruh dampak dari musibah kecelakaan itu dapat ditangani secara khusus. Termasuk soal terjadinya delay terhadap penumpang. Ini demi keadilan bagi para calon penumpang, bebernya.

Berdasarkan penelusuran, dalam Permenhub nomor 77, Konsorsium Asuransi Penerbangan itu termasuk menanggulangi ganti rugi bagi penumpang, baik akomodasi hotel, makan dan refund tiket yang jumlah dananya cukup besar bisa ditanggulangi. Jadi, tidak hanya menanggung kehilangan jiwa, tetapi juga kerugian yang dialami seperti kompensasi keterlambatan jadwal penerbangan.

Sementara perusahaan asuransi yang berminat gabung dalam konsorsium harus terlebih dulu mendaftarkan diri ke Kemenhub. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menilai apakah perusahaan tersebut sehat dan bisa diberi kesempatan untuk memberikan perlindungan penerbangan.

Kemenhub pada 2011 lalu tengah merancang konsep mekanisme asuransinya. Hasilnya nanti akan berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan. Kepmen ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Namun dasar peraturan tetap di Peraturan Perundang-undangan Perasuransian.

Harusnya Kepmen ini bisa selesai sebelum akhir 2013, sehingga perlindungan penerbangan bisa segera direalisasikan. Namun hingga tahun 2015 ini Kepmen soal konsorsium asuransi penerbangan belum diterbitkan.

Pasalnya, Kemenhub mengaku sudah tidak mengurus masalah asuransi penerbangan. Semuanya sudah dialikan ke OJK.

Sedangkan pihak Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo pernah mengatakan, pihaknya sudah mengadakan dialog terkait hal ini dengan Kemenhub. Namun hingga kini belum jelas perkembangannya sampai sejauh mana.

Diketahui, sesuai aturan di Indonesia, pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka, hilang atau rusaknya bagasi kabin hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat dan sebagainya.

Adapun besaran ganti rugi terhadap penumpang yang meninggal dunia dan cacat tetap diberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000 per penumpang. Bagi penumpang yang mengalami luka-Iuka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp 200.000.000 per penumpang. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!