John Pieris: DPR Tidak Akomodir Keputusan MK Soal UU MD 3/ 2014, DPD RI Kembali Menggugat

JAKARTA Redaksi.co.id - Sejak revisi UU No.27 tahun 2009 Tentang MD3, menjadi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, DPR RI menjadi setara dengan DPD RI dan...

28 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Sejak revisi UU No.27 tahun 2009 Tentang MD3, menjadi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, DPR RI menjadi setara dengan DPD RI dan Presiden atau disebut Tripartit. Namun, dalam pelaksanaannya, DPR tetap saja tidak mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Hal ini sebelumnya juga dibuktikan dengan ketidaksediaan Ketua DPR 2009-2014 waktu itu (Marzuki Ali-red), ketika DPD RI mengundangnya untuk membicarakan hal tersebut. Bahkan sampai tiga kali diundang, Marzuki Ali tidak pernah hadir.

Prof. Dr. John Pieris, MS, anggota DPD RI provinsi Maluku saat dimintai pendapatnya mengatakan, DPD RI melakukan gugatan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Karena DPR dinilai tidak taat azas.

Sehubungan dengan Keputusan MK soal UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPR ternyata tidak mengakomodir DPD RI. DPR tidak mengakui kesetaraan dengan DPD RI dan Presiden, ungkapnya kepada Redaksi.co.id, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan John, jangankan dalam prakteknya, bahkan dalam normanya, tidak dimunculkan di UU MD3 itu.

Jangankan dalam prakteknya, bahkan norma itu tidak dimunculkan dalam hasil revisi UU MD3 tahun 2014 itu. Karena DPR kita nilai tidak taat azas, tandasnya.

Bahkan menurut Ketua Pansus Revisi UU MD3 versi DPD RI dan RUU DPD RI ini, ada sekitar 23 pasal yang inkonstitusional dalam UU MD3 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan MK tersebut mengenai kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden; kewenangan DPD ikut membahas RUU; kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.

Atas dasar itu, kita mengajukan Judicial Review lagi. Supaya nanti, ketika nanti DPR melakukan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 itu, supaya kembali lagi DPR memperhatikan putusan MK, tentang peningkatan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang juga dimiliki DPD RI. Intinya disitu, tegasnya.

Namun demikian, John tidak menampik bahwa DPR bisa saja tidak melaksanakan putusan MK, walaupun sifatnya tetap dan mengikat.

Dibalik itu semua, DPR bisa saja tidak melaksanakan keputusan MK, walaupun sifatnya tetap dan mengikat. Karena, MK juga tidak berhak untuk merubah UU itu, bebernya.

Sebab itu, DPD telah mengajukan Judicial Review akhir Desember lalu, dan sudah mengikuti sidang di MK.

Gugatan dari kita sudah dibahas. Sudah disidangkan di MK. Tinggal menunggu pembacaan hasil keputusannya nanti, imbuhnya.

Sedangkan untuk selanjutnya, John sebagai Ketua Pansus Revisi UU MD3 versi DPD RI dan RUU DPD RI ini telah mempersiapkan draft Revisi UU MD3 versi DPD RI.

Saya diminta untuk menyusun draft Revisi UU MD3 versi DPD RI. Kita sedang siapkan itu. Sekaligus juga kita siapkan Rancangan Undang-undang Khusus DPD RI. Jadi ada 2 produk yang sedang dipersiapkan Pansus, pungkasnya.

Terkai hal tersebut, Ketua DPD RI, Irman Gusman menilai pengesahan UU MD3 terakhir itu tidak mengakomodasi kepentingan DPD. Sebab itu, DPD akan menggugat Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya melihat UU MD3 itu artinya MPR, DPR, DPRD, dan DPD tapi pembahasannya kayak buat DPR saja, tanpa mereka akomodasi yang harus dilakukan. Undang-undang itu banyak kelemahannya dan harus kita review, khususnya yang berkaitan dengan DPD,” ujar Irman, di sela-sela acara buka bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kediamannya, Jakarta, Juli 2014 lalu.

Menurut Irman, UU MD3 ini juga tak memuat putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Maret 2013 lalu. Putusan MK menyebutkan, DPD mulai bisa ikut mengusulkan undang-undang dan ikut dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Oleh karena itu, kami akan melakukan hal yang sama yaitu judicial review. Putusan MK yang sudah incracht itu dimasukan ke UU itu hanya sepotong-potong dan kami tidak puas,” kata Irman.

Selain itu, Irman mengungkapkan, dalam UU MD3 juga tak terdapat klausul soal kewajiban DPR dalam menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan. Rencananya, DPD akan melakukan rapat bamus untuk membahas judicial review UU MD3.

Selain DPD, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3 juga tengah mempertimbangkan menggugat undang-undang yang baru disahkan DPR itu Juli tahun lalu. Koalisi menganggap undang-undang itu justru menghambat upaya pemberantasan korupsi. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!