DPR Setujui Skema Baru Pengenaan PTKP, Untuk Tingkatkan Potensi Daya Beli Masyarakat

JAKARTA Redaksi.co.id - Jika selama ini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai kurang memberi kelonggaran kepada Wajib Pajak (WP) atas Pajak Penghasilan (PPh) masyarakat, maka kedepan, PTKP...

53 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Jika selama ini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai kurang memberi kelonggaran kepada Wajib Pajak (WP) atas Pajak Penghasilan (PPh) masyarakat, maka kedepan, PTKP tersebut akan dinaikkan.

Hal itu dimaksudkan, agar masyarakat penerima gaji/ upah lebih leluasa untuk membelanjakan pendapatannya, untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian pula, sirkulasi ekonomi akan terdorong lebih baik, dari sektor konsumsi masyarakat.

Kenaikan PTKP ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Bambang S. Brojonegoro, dihadapan para anggota Komisi XI DPR RI, untuk dimintai persetujuannya.

Jadi, dengan skenario pengenaan PPh kedepan ini, PTKP bagi para WP (Wajib Pajak) mengalami Kenaikan sebesar 48%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek dan menengah, dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ungkap Menkeu, Kamis (25/06/2015) di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR, H. Jon Erizal, SE, MBA dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) mengatakan, kebijakan itu jelas didukung DPR, karena kepentingannya untuk mendukung potensi daya beli masyarakat.

DPR tentu pasti mendukung peningkatan batas PTKP ini. Karena ini jelas meningkatkan potensi daya beli masyarakat. Jadi misalnya seorang pegawai atau karyawan yang tadinya punya penghasilan Rp. 48 juta per tahun, atau bergaji Rp. 4 juta per bulan, maka plafon ini akan di-upgrade dulu sesuai proporsi peningkatannya. Tadi dikatakan Menteri sebesar 48%. Setelah itu, baru nanti selisihnya perhitungan total pendapatan maksimalnya, baru dikenakan pajak, ujar Jon Erizal menjawab pertanyaan wartawan, usai raker dengan Menteri Keuangan di ruang rapat Komisi XI DPR.

Ditanya apakah kebijakan ini tidak akan berpengaruh terhadap target pencapaian pajak secara keseluruhan oleh Ditjen Pajak, Jon Erizal mengatakan penerimaan pajak nantinya akan kurang lebih akan sama.

Jadi begini. Dengan adanya kebijakan ini, tentu merupakan stimulus ekonomi, untuk mendorong masyarakat akan membelanjakan pendapatannya. Nah, dengan membelanjakan pendapatannya, tentu itu akan otomatis kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) lagi, yang akan kembali ke penerimaan pajak oleh Negara, paparnya.

Dikatakan Bendahara Umum (PAN) ini, pembahasan mengenai PTKP ini sudah dua kali dilakukan bersama Menkeu.

Pembahasan soal PTKP ini sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan. Dan hari ini baru diputuskan oleh Komisi XI. Tentu, jika hal itu sangat bermanfaat bagi rakyat, kita langsung cepat memutuskannya, pungkasnya.

Sementara itu, dalam penjelasannya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, penyesuaian ambang batas PTKP dari Rp24,3 juta setahun menjadi Rp36 juta setahun, didasari beberapa pertimbangan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut akan langsung diterapkan mulai bulan Juli 2015, sehingga masyarakat bisa langsung merasakannya.

Secara detail, Menkeu menjelaskan kebijakan penyesuaian PTKP ini dalam bentuk grafik-grafik dan klasifikasi kenaikannya sesuai kategori. Tentu, masyarakat dapat mengikuti sosialisasi peraturan PTKP yang baru ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!