Kejaksaan Negeri Bekasi Selidiki Dugaan Penyimpangan Rp 17,6 Miliar di Kapermas

BEKASI Redaksi.co.id Hasil penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dugaan penyimpangan dana APBD dari pos anggaran Posyandu tahun 2014, sebesar Rp 17,6 miliar lebih. Kejaksaan negeri Bekasi,...

34 0

BEKASI Redaksi.co.id Hasil penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dugaan penyimpangan dana APBD dari pos anggaran Posyandu tahun 2014, sebesar Rp 17,6 miliar lebih. Kejaksaan negeri Bekasi, mulai menyelidiki kasus itu.

Sekretaris Daerah kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, tak membantah jika ada temuan BPK soal dana yang belum dapat di pertanggungjawabkan. Sedang di telusuri dimana nyangkutnya.

Kuat dugaan dana itu nyangkut di kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) termasuk sama kader-kader Posyandu.

Saya minta kesiapan para kader posyandu mengembalikan kelebihan honor yang jika di kumpulkan mencapai Rp. 17,6 miliar, kata Rayendra Sukarmadji, di kantornya, Selasa (07/07/2015).

Rayendera mengungkapkan, Rekomendasi BPK tahun 2014 mengharuskan pengembalian dana posiandu sebesar Rp. 17,6 miliar lebih, karena tidak ada dasar pembayaran dana tersebut.

Saya sebagai pembina PNS sudah meminta agar kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) membuat peryataan komitmen para kader Posyandu untuk mengembalikan secara bertahap kelebihan bayar dana Posyandu tahun 2014 kata Rayendra.

Sebelumnya Pemkot Bekasi mendapat penilaian wajar dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK tahun 2014.

Pengecualian Keuangan yang dianggap tidak wajar diantaranya di temukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 17,6 miliar pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kapermas (Kapermas).

Kelebihan pembayaran ini ditemukan dalam transaksi pembayaran honor bagi belasan ribu kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode Januari-Juni 2014 lalu.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) Kota Bekasi, Saiful Bachri, mengungkapkan ada sebanyak 1.500 Posyandu se-Kota Bekasi dan 15.000 kader Posyandu dan kader PKK, sebagai penerima honor yang saat ini ditemukan kejanggalan oleh BPK Jabar.

Saat ini sedang di lakukan kajian, karena kesalahan administrasi, kata Saiful Bachri yang juga mantan sekertaris Dinas pendidikan masa tahun 2014.

Tiap kader Posyandu dan PKK mendapat honor sebesar Rp. 1,2 juta yang di berikan per semester atau sekitar Rp. 200.000 per bulan.

Kepala Kapermas Kota Bekasi saat ini membuat mekanisme penarikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 17.664.000.000 dan menyetorkan kembali ke kas Pemerintah Kota Bekasi.

Payung hukum pembayaran honor para kader Posyandu dan kader PKK se-Kota Bekasi di terbitkan pada 9 Juli 2014 yakni tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal) Nomor 25 tahun 2014 tentang pedoman pemberian penunjang kinerja bagi kader Posyandu dan Kader PKK 2014. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!