Anang Prihantoro: Petani Berdaulat, Berarti Negara Juga Berdaulat

JAKARTA Redaksi.co.id – Kendati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) sudah ada, namun tidak serta merta berpihak pada petani kecil.Bahkan sejak dulu hingga sekarang,...

30 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Kendati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) sudah ada, namun tidak serta merta berpihak pada petani kecil.

Bahkan sejak dulu hingga sekarang, nasib petani Indonesia masih terus menjadi momok. Sebab itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melalui Komite II yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Pertanahan dan lain-lain, masih terus mengupayakan agar petani sejahtera.

Ir. Anang Prihantoro, anggota DPD RI perwakilan provinsi Lampung berpendapat, secara makro, kedaulatan pangan itu mencerminkan kedaulatan petani.

Dalam skala makro, jika petani sudah berdaulat atas pangan, berarti Negara juga berdaulat, ungkap Anang saat dimintai pendapatnya, diruang kerjanya, di Gedung DPD RI lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (06/07/2015).

Menurut Anang, yang juga Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini, salah satu ukuran kedaulatan pangan adalah petaninya sejahtera.

Jadi jelas, bahwa jika kita berani mengatakan Indonesia sudah berdaulat dalam pangan, berarti petaninya juga sudah otomatis sejahtera, tandasnya.

Sebab itu, lanjut Anang, masih banyak hal menyangkut kehidupan petani yang harus diperjuangkan melalui Komite II DPD RI, maupun alat-alat kelengkapan lainnya.
Masih banyak hal yang menyangkut kehidupan petani, nelayan dan komunitas lainnya untuk terus diperjuangkan di Komite II. Tentu, soal komunitas petani dan nelayan ini juga yang menjadi simpul-simpul konsentrasi saya, yang sekaligus menjadi latar belakang perjuangan sebelumnya, ujar Senator Lampung yang terpilih kembali tahun 2014 lalu.

Dikatakan Anang, sebagai Ketua Tim Kerja (Timja) RUU Sistem Budidaya Tanaman DPD RI, dia bersama para anggota Timja, sedang menggodok materi RUU Sistem Budidaya Tanaman dari DPD RI, untuk diajukan sebagai rekomendasi RUU.

Kita sedang melakukan pembahasan dan pengayaan materi untuk RUU Sistem Budidaya Tanaman. Tentu ini termasuk memperhatikan para petani yang selama ini masih termarginalkan, bebernya.

Target kita memang mengangkat kesejahteraan petani. Jadi, petani itu harus bisa berdaulat atas benih, berdaulat pupuk, berdaulat lahan. Artinya, petani itu punya lahan. Kemudian tidak tergantung pada benih impor, tidak tergantung pada pupuk kimia, terangnya.

Selanjutnya, kata Anang, DPD RI nantinya akan ikut mendorong dan mengawal Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Tapi tentu jangan dihajar dengan produk impor tadi. Bila perlu, suatu saat nanti, petani juga diharapkan menjadi pihak atau produsen produk petani yang mampu melakukan ekspor, pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran, Kementerian Pertanian tahun lalu berencana akan merevisi Undang-Undang No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Aturan terkait pemuliaan benih itu harus diubah, agar petani bisa memproduksi dan menjual benih hasil pemuliaan, tanpa harus mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian.

Menurut Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Bambang P. Budhianto saat itu, gagasan untuk mengubah UU Sistem Budidaya Tanaman itu tengah disiapkan agar bisa segera diusulkan ke Menteri Pertanian. Hasil rancangan akan diusulkan ke Presiden agar bisa dibahas kembali bersama DPR.

Bahkan sebelumnya diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan petani atas UU Sistem Budidaya Tanaman itu. MK membolehkan petani memuliakan atau merakit benih untuk kebutuhan komunitasnya, namun bukan untuk diperjualbelikan. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!