Dekopin Nilai Perpres Bappenas Neolib dan Lecehkan Konstitusi

JAKARTA Redaksi.co.id - Peraturan Presiden No. 66 Tentang Bappenas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 21 Mei 2015 menuai protes dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).“Sejak...

47 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Peraturan Presiden No. 66 Tentang Bappenas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 21 Mei 2015 menuai protes dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

“Sejak Zaman Orde lama hingga Pemerintahan SBY, struktur organisasi di Bappenas selalu memperhatikan konstitusi, dipastikan ada pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang menangani Ekonomi Konstitusi (Koperasi & UKM), era lalu ada Deputi Pengentasan Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan KUKM dan Direktur Koperasi & UKM, kini dihapuskan dan digantikan Deputi Ekonomi,” jelas Mohamad Sukri Wakil Ketua Umum Dekopin di sela sela kesibukannya persiapan Harkopnas, tadi pagi.

Disebutkan, dalam Perpres No.66/ 2015 pasal 11 dijelaskan Deputi Ekonomi bertugas terkait ekonomi makro, analisis investasi proyek Infrastruktur, serta koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi, demikian pula di pasal 12 yang menjabarkan fungsi deputi ekonomi, tidak lagi menaruh perhatian terhadap ekonomi rakyat.

Amanah pasal 33 UUD 1945 terkesan dilecehkan, katanya, karena lebih mengedepankan kepentingan Kapitalis.
“Ini menjadi bukti baru, bahwa pemerintahan sekarang Neolib !” lanjut Mohamad Sukri yang juga politisi Demokrat.

Secara terpisah, Agung Sujatmoko Ketua Harian Dekopin menuturkan, Dekopin menyesalkan terbitnya Perpres No.65 & 66 tentang Bappenas, karena itu mencederai rakyat.
“Ekonomi rakyat yang kian hari kian sulit, mungkin ke depan akan kian suram karena Pemerintah dan Negara sudah tidak lagi peduli pada Koperasi & UKM,” katanya.

Tatkala ditanyakan apa sikap Dekopin terkait dengan Perpres tersebut, Mohamad Sukri menyampaikan dirinya akan meminta Dekopin melakukan protes keras dan mendesak Pemerintah untuk merivisi Perpres tersebut agar disesuaikan dengan Konstitusi dan berpihak pada Rakyat. (Nurdin)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!