DPD RI Gelar Seminar Nasional Bertajuk “DPD RI Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem NKRI”

JAKARTA Redaksi.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I melalui alat kelengkapan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK), menggelar seminar bertajuk: DPD RI Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Negara...

46 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I melalui alat kelengkapan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK), menggelar seminar bertajuk: DPD RI Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seminar ini dimaksudkan untuk menangkap pemikiran-pemikiran dari para intelektual dan masyarakat, tentang masih perlunya posisi lembaga DPD RI diperkuat dalam sistem ketatanegaraan. Seminar dilaksanakan di lantai 2 Gedung B, DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (06/07/2015).

Ada sekitar 200 orang yang menghadiri seminar, yang terdiri dari unsur: anggota DPD RI, pegawai Setjen DPD RI eselon III dan IV, kalangan perguruan tinggi, dan kalangan media. Acara dimulai siang hari, dan sekaligus para peserta berbuka puasa bersama.

Pidato sambutan diawali Ketua BPKK DPD RI, Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH, dilanjutkan Keynote Speech oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman, SE, MBA yang dibawakan Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Mohammad, SH, MCJA, sekaligus membuka secara resmi seminar.

Ada 5 orang pembicara dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian yakni: Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA; Prof. Dr. Didin S Damanhuri, SE, MS, DEA; Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU; DR (HC) A.M Fatwa (anggota DPD RI-DKI Jakarta); dan Nurjaman Mochtar (Forum Pemred).

Dalam sambutannya, Ketua BPKK, Bambang Sadono, anggota DPD RI provinsi Jawa Tengah ini mengatakan, sebagai representasi daerah, kedudukan DPD RI menurut UU MD3 (MPR RI/ DPR RI/ DPD RI/ DPRD) sudah jelas.

“Namun kenyataannya, DPD RI belum bisa melaksanakan perannya secara ideal, sebagaimana dimaksud dalam UU MD3. Hal ini sangat dipengaruhi sistem ketatanegaraan kita yang masih dikuasai DPR. Padahal, kedudukan DPD RI sudah jelas dalam posisi setara dan tripartit, bersama DPR dan Presiden,” kata Bambang di awal sambutannya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Mohammad, MA dalam sambutan pembukaan seminar mengatakan, hingga kini fungsi dan peran DPD RI masih saja dipertanyakan masyarakat luas.

“Sebab itu, kita ingin DPD mampu berperan sesuai UU MD3 yang sudah mengaturnya. Tentu, melalui seminar ini, kita dapat memperkuat formulasi peran DPD, dari praktek sistem ketatanegaraan yang didominasi oleh kamar sebelah (DPR-red). Kita ingin check & balanhes benar-benar terlaksana,” ungkap Farouk sekaligus membuka secara resmi seminar.

Sebagai pembicara pertama, DR (HC) A.M Fatwa, anggota DPD provinsi DKI Jakarta mengatakan, hingga kini DPD sering dijadikan ornamen demokrasi.

“Saya melihat, DPD RI sering hanya dijadikan ornamen demokrasi dalam sistem ketatanegaraan,” kata Fatwa.

Dikatakan Fatwa, putusan MK tentang UU MD3 yang memperjelas kedudukan DPD RI, sebenarnya bersifat mengikat dan memaksa. Namun DPR tetap saja lebih dominan dalam pengambilan keputusan kelegislasian.

DPD tetap saja seperti ini,” tandasnya.

Sementara Didin S Damanhuri mengatakan, DPD RI masih lemah, karena sejak dulu hingga sekarang, penganggaran itu bersifat sentralistik. Kendati sudah ada otonomi daerah.

“Kenapa DPD lemah? Karena sejak dulu hingga sekarang, sistem penganggaran kita masih tetap saja bersifat sentralistik. Walaupun sudah ada UU Otonomi Daerah yang mengaturnya. Disinilah peran perwakilan daerah itu menjadi lemah, tertama dalam hal turut menentukan sistem penganggaan dan melakukan check & balanches,” bebernya.

Sedangkan Djohermansyah Djohan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mengatakan, disatu sisi, anggota DPD RI merupakan perwakilan daerah, tapi dalam konteks kelembagaan bersifat Nasional.

“Sebab itu, DPD harus keluar dari lingkaran DPR dalam hal RUU. Usul saya, DPD lebih baik fokus terhadap persoalan Pilkada Daerah; Penataan daerah otonom yang sebenarnya masih banyak standar-standar yang harus dicapai; Satuan-satuan peraturan otonomi, Otsus dan Daerah Istimewa. DPD sebaiknya berperan di wilayah itu,” paparnya.(DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!