Anggota DPD RI, Bambang Sadono: DPD RI Justru Tampil Atasi Urgensi Kebutuhan Daerah

JAKARTA Redaksi.co.id – Masih banyaknya pihak yang meragukan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I, membuat DPD terus melakukan perkuatan kelembagaannya.Melalui Seminar Nasional bertajuk: DPD RI...

16 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Masih banyaknya pihak yang meragukan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I, membuat DPD terus melakukan perkuatan kelembagaannya.

Melalui Seminar Nasional bertajuk: DPD RI Sebagai Representasi Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, DPD berharap adanya pemikiran-pemikiran strategis perkuatan kelembagaan. Seminar digelar oleh alat kelengkapan DPD RI, yakni Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK).

Ketua BPKK DPD RI, Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan, peran DPD RI dalam UU MD3 (MPR RI/ DPR RI/ DPD RI/ DPRD) sebagai representasi daerah, sebenarnya sudah jelas.

Sebenarnya peran DPD RI sudah jelas dalam UU MD3. Namun kenyataannya, DPD RI belum bisa melaksanakan perannya secara ideal. Hal ini sangat dipengaruhi sistem kelembagaan kita yang memberi keleluasaan fungsi legislasi kepada DPR. Padahal, kedudukan DPD RI sudah jelas dalam posisi setara dan tripartit, bersama DPR dan Presiden,” kata Bambang mengawali sambutannya, di lantai 2 Gedung B, DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (06/07/2015).

Padahal, menurut anggota DPD provinsi Jawa Tengah ini, ketika daerah mengalami persoalan, justru DPD yang tampil membantu persoalan.

Salah satu contoh, ketika pasar terbesar di Jawa Tengah, yaitu pasar Johar, Semarang belum lama ini habis terbakar, justru para anggota DPD RI-lah yang mendampingi Pemda Jawa Tengah, agar anggaran renovasi secara tepat dialokasikan di APBN.

“Saya kira di daerah lain juga bisa demikian. Karena pada dasarnya, aspirasi dan kepentingan daerah, tak cukup diwakili oleh para anggota DPR yang berasal dari parpol,” tandasnya.

Bambang berharap, melalui Seminar Nasional ini, akan muncul pemikiran-pemikiran strategis dalam memperkuat peran kelembagaan yang ideal.

Dengan digelarnya Seminar Nasional ini, kiranya dapat menangkap pemikiran-pemikiran strategis yang akan dijadikan sebagai referensi dalam memperkuat peran lembaga yang ideal. “Sehingga dengan representasi daerah, dapat membangun komitmen bersama dalam sisitem ketatanegaraan yang harmonis dan konstitusional,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua DPD RI, Prof. Dr. Farouk Mohammad, SH, MCJA, dalam sambutan pembukaan seminar mengatakan, hingga kini fungsi dan peran DPD RI masih saja dipertanyakan masyarakat luas.

“Sebab itu, kita ingin DPD mampu berperan sesuai UU MD3. Tentu, melalui seminar ini, kita dapat memperkuat formulasi peran DPD, dari praktek sistem ketatanegaraan yang didominasi oleh kamar sebelah (DPR-red). Kita ingin check & balanches benar-benar terlaksana,” ungkap Farouk sekaligus membuka secara resmi seminar.

Sekitar 200 orang yang menghadiri seminar, yang terdiri dari unsur: anggota DPD RI, pegawai Setjen DPD RI eselon III dan IV, kalangan perguruan tinggi, dan kalangan media. Acara dimulai siang hari hingga sore, sekaligus berbuka puasa bersama.(DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!