PT TUN Menangkan Golkar Kubu Agung dan PPP Kubu Romi

JAKARTA Redaksi.co.id – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menangkan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romi. Putusan ini tentu saja disambut gembira...

19 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menangkan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romi. Putusan ini tentu saja disambut gembira kubu Agung dan kubu Romi.

Pengacara kondang OC Kaligis menyebut kemenangan ini menunjukkan bahwa Agung Laksono merupakan pimpinan Partai Golkar secara de facto. Kaligis yang mewakili Agung itu sudah menerima putusan banding dari pengadilan tersebut.

“Sudah kami terima putusannya. Secara de facto Golkar yang dipimpin Agung Laksono,” kata Kaligis, tadi pagi.

Kaligis berharap kubu Aburizal Bakrie (Ical) mau menerima secara baik-baik. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kegaduhan dalam Pilkada mendatang.

“Kalau Bang Ical mau baik-baik. Pilkada nanti yang tanda tangan Bang Agung, kalau nggak gitu nanti kacau,” ujar Kaligis.

Kasus ini bermula saat muncul dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar. Pemerintah mengesahkan kubu Agung Laksono yang terpilih lewat Munas Ancol sebagai yang sah.

Tak terima atas keputusan pemerintah, kubu Aburizal Bakrie yang menang di Munas Bali menggugat lewat PTUN dan dikabulkan. Namun kini putusan PTUN tersebut dianulir oleh PTTUN.

Berikut merupakan petikan putusan tersebut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan:
– Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. Dalam Eksepsi:
– Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PT TUN juga memutuskan untuk mengesahkan Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM.

“Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/Pembanding,” bunyi petikan putusan PTTUN yang dikutipdari situs resminya, Jumat (10/7/2015).

Selain itu Majelis Hakim PT TUN juga membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Berikut merupakan petikan lain putusan tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan:
– Menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 November 2014 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;
II. Dalam Eksepsi:
– Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi 1/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;
III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!