Diduga Berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan Hakim PTUN Medan; KPK Geledah Kantor Gubernur Sumatera Utara

MEDAN Redaksi.co.id - Menyusul operasi tangkap tangan hakim PTUN Medan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu malam (12/7/2015), menggeledah Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan ruang Kepala...

24 0

MEDAN Redaksi.co.id – Menyusul operasi tangkap tangan hakim PTUN Medan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu malam (12/7/2015), menggeledah Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan ruang Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut.

Tindakan ini membuat heboh dan panik sejumlah pejabat di Pemprov Sumut, apalagi sang Gubernur tidak berada di lokasi.

Pada penggeledahan tersebut, KPK mengamankan tiga koper berkas dari ruang kerja Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho. Berkas yang diamankan itu berkaitan dengan penangkapan tiga orang hakim, salah satunya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tripeni Irianto Putro. Dalam penangkapan tersebut, diamankan pula seorang anak buah OC Kaligis.

Selain menggeledah ruangan kerja gubernur di lantai 10, Kantor Gubernur Jl Diponegoro Medan, KPK juga menggeledah ruangan Biro Keuangan yang berada di lantai dua gedung pemerintahan provinsi tersebut. Penggeledahan itu berlangsung dari, Sabtu (11/7) tengah malam sampai Minggu (12/7) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari pencarian berkas berkaitan dengan kasus dana bantuan sosial. Seperti diketahui, pemerintahan provinsi daerah ini melalui Kepala Biro Keuangan, Ahmad Fuad Lubis, mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Agung, selaku penyidik yang menangani perkara itu. Ahmad Fuad Lubis menggunakan jasa pengacara OC Kaligis.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Hasban Ritonga mengatakan, gubernur tidak ada di lokasi saat penggeledahan berlangsung. Dia sendiri datang ke kantor gubernur karena mendapatkan informasi bahwa lembaga antikorupsi itu melakukan penggeledahan di kantor pemerintahan tersebut, tengah malam. Penggeledahan itu dikawal polisi.

Sebelum menggeledahkan Kantor Gubernur, KPK juga menggeledah rumah dinas Ketua PTUN, Tripeni Irianto Putro di Jl Glugur Darat II. Petugas juga menggeledah rumah dinas Panitera Sekretaris PTUN Syamsir Yusfan. Dari rumah Syamsir, petugas menyita sedikitnya AS$700. Banyak berkas yang diamankan dari operasi penggeledahan itu.

Sebelumnya Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis menegaskan dirinya tidak tahu menahu soal operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK di Medan, Kamis lalu.

“Saya tidak tahu menahu soal adanya operasi KPK. Saya tidak kenal dengan staf salah satu pengacara,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan di Medan, usai penangkapan hakim itu, Kamis lalu.

Selain menangkap empat orang pejabat PTUN Medan dan satu orang pengacara di sebuah mal usai diduga menerima suap, KPK menyita beberapa barang bukti di Kantor PTUN Medan.

Fuad mengakui Pemprov Sumut menggunakan jasa pengacara dalam gugatan terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang secara terus menerus terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Dia menjelaskan gugatan yang dilayangkan Pemprov Sumut terhadap Kejaksaan Agung ke PTUN dilakukan karena sudah terlalu banyak pegawai yang diperiksa ke Jakarta terkait kasus Bansos dan Bantuan Dana Bawahan (BDB).

Padahal, katanya, kasus Bansos dan BDB Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sudah pernah disidik Kejaksaan Tinggi Sumut.

“Gugatan ke PTUN Medan memang untuk memperjelas pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Tujuannya agar tidak sampai mengganggu kinerja Pemprov Sumut menyusul sudah terlalu banyak yang diperiksa berulang-ulang,” ujarnya.

Namun Fuad mengaku tidak mengetahui sudah sampai dimana proses gugatan di PTUN Medan tersebut.

“Soal Itu saya belum tahu karena yang mengurus itu pengacara,” ujarnya.

Dia juga membantah pernah memberikan uang kepada pengacara yang ditangkap oleh KPK itu.

“Saya tidak ada memberikan uang Rupiah atau dolar. Ada dana administrasi yang harus dibayar, tapi itupun belum saya bayar,” katanya.

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho yang dikonfirmasi juga mengatakan tidak tahu menahu soal tersebut.

“Tanya yang bersangkutan, namun perlu dingatkan, dalam situasi seperti ini semua pihak harus menggunakan azas praduga tak bersalah,” katanya.

Dia menegaskan kalau nyatanya operasi itu terkait dengan masalah kasus gugatan Pemprov Sumut maka harus diikuti dengan proses hukum.

Sementara itu Ketua Gerakan Transparan Anggaran Rakyat (Getar) Arif Tampubolon mengatakan, operasi tangkap tangan tersebut berdasarkan gugatan Pemprov Sumut atas penyidikan dugaan korupsi APBD Sumut 2011, 2012, dan 2013 yang ditangani Kejaksaan Agung.

“KPK mencium ada konspirasi untuk memenangkan gugatan Pemprov Sumut di PTUN Medan pasca-kedatangan OC Kaligis ke Medan dalam rangka seminar pemberantasan korupsi,” kata Arif, Minggu (12/7/2015).

Ide gugatan yang disampaikan OC Kaligis ke Pemprov Sumut direspons dengan gugatan yang masuk ke PTUN Medan atas nama Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis.

Gugatan ini untuk menghadang penyidikan kasus korupsi Bansos, DBH, dan BDB yang ditangani Kejagung.

Sebelumnya, Ahmad Fuad Lubis dan Plh Sekda Provsu Sabrina telah dipanggil dan diperiksa oleh Kejagung. Pemeriksaan berlanjut di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“OTT terjadi sepekan setelah putusan gugatan memenangkan Pemprov Sumut diputuskan,” katanya.

Dia mengatakan, penyadapan dilakukan tidak hanya di Medan, KPK juga melakukan penyadapan di Jakarta.

Sepekan penyadapan dilakukan, akhirnya KPK berhasil menangkap lima terduga di Medan beserta barang bukti mobil dan uang ribuan dollar AS.

Dua hari kemudian, Sabtu (11/7/2015), KPK menggeledah rumah dinas panitera pengganti di kawasan Medan Tembung, berlanjut malamnya menggeledah ruang kerja Gubernur dan Biro Keuangan.

Sejumlah berkas disita KPK dari ruangan yang berada di lantai dua dan 10 kantor itu.

“Penggeledahan bukan hanya mencari berkas gugatan, tetapi berkas kasus korupsi APBD Sumut 2011 hingga 2013. Dugaan korupsi itu meliputi bantuan sosial 2012 sebesar Rp 2,1 triliun, kemudian korupsi DBH dan BDB 2013 sebesar Rp 2,8 triliun,” ucap Arif merinci.

Tidak itu saja, lanjut dia, dugaan korupsi penyertaan modal ke PT Bank Sumut pada 2011 sebesar Rp 400 miliar lebih. BPK menemukan terjadi selisih sekitar Rp 85 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sejumlah pejabat yang diduga terlibat tidak saja dari Pemprov Sumut, anggota DPRD Medan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut diduga terlibat.

“Keterlibatan Banggar DPRD Sumut sesuai dengan KUA PPAS yang menyusun APBD setiap tahunnya. Kasus korupsi APBD Sumut sudah menjadi ajang korupsi berjemaah pejabat eksekutif dan legislatif Pemprov Sumut,” kata aktivis antikorupsi ini.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!