DPR Reses Lagi, Tak Ada Undang-undang yang Disahkan

JAKARTA Redaksi.co.id – Salah satu tugas kelegislasian DPR RI yang paling utama, adalah membuat dan mensahkan Undang-undang (UU).Tapi ketika DPR menggelar Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-IV menjelang...

41 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Salah satu tugas kelegislasian DPR RI yang paling utama, adalah membuat dan mensahkan Undang-undang (UU).

Tapi ketika DPR menggelar Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-IV menjelang reses yang ketiga Selasa (07/07/2015) lalu, tak satupun UU yang dihasilkan. Hal ini kembali berulang, yang membuat citra DPR minim kinerja.

Padahal diketahui, ada 39 UU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini. Namun DPR baru melakukan enam harmonisasi aturan dan menetapkan tiga Rancangan UU inisiatif dewan.
“Selama masa sidang IV, DPR melaksanakan fungsi legislasi, antara lain mengevaluasi Prolegnas (program legislasi nasional) prioritas tahun 2015, menyetujui RUU usul inisiatif DPR, harmonisasi RUU, dan menerima RUU usul pemerintah,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (07/07/2015).
Dikatakan Novanto, tiga Rancangan Undang-Undang yang akan mulai dibahas di Komisi dan Panitia Kerja terkait yakni RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Penjaminan, dan RUU Larangan Minuman Beralkohol. Pembahasan dilakukan setelah RUU ini disetujui Presiden.
“Untuk selanjutnya dapat dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR pada masa sidang yang akan datang,” ungkapnya.
Selain tiga RUU yang akan segera dibahas, DPR juga telah memulai harmonisasi enam RUU. Enam RUU tersebut yakni RUU Pertanahan, RUU Jasa Konstruksi, RUU Pertembakauan, RUU Kebudayaan, RUU Perbukuan, dan RUU Pemberdayaan Nelayan, Pembudididaya Ikan dan Penambak Garam.
Sementara itu, DPR telah menerima empat RUU dari pemerintah untuk segera dibahas. Empat RUU tersebut, yakni RUU Merek, RUU KUHP, RUU Paten, dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.
“DPR melalui Badan Musyawarah sudah menetapkan alat kelengkapan dewan yang akan membahas bersama pemerintah. Keempat RUU itu akan dimulai pembahasannya pada masa sidang yang akan datang,” jelas politisi Golkar ini.

Sampai sidang ditutup tidak satupun UU yang disahkan menjadi aturan hukum baru. Baik UU yang berasal dari pengesahan RUU atau UU yang mensahkan Perppu.
Novanto akhirnya menutup Masa Sidang ke-IV DPR dan menyatakan dewan akan kembali ke daerah pemilihan mulai besok. Reses berlangsung dari 8 Juli hingga 13 Agustus 2015.
“Masa Persidangan berikutnya akan dimulai pada tanggal 14 Agustus 2015,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya.

“Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah.

“Kalau yang inisiatif DPR, sudah lebih dari 10 draf disiapkan,” bebernya.

Sebab itu, masyarakatpun makin tak percaya kinerja DPR. Bahkan anggota DPR sering dicap makan gaji buta. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!