Johan Budi: OC Kaligis dan Gubernur Sumut Dicekal ke Luar Negeri

JAKARTA Redaksi.co.id - Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menyatakan, KPK resmi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal...

31 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menyatakan, KPK resmi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal (mencegah/menangkal) bepergian ke luar negeri terhadap advokat senior OC Kaligis, dan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Keduanya dicegah bepergian ke luar negeri lantaran menjadi saksi kasus dugaan suap menjanjikan sesuatu kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menjerat salah seorang anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bhastara atau yang akrab disapa Garry.

“Permintaan pencegahan untuk OC Kaligis dan Gatot Pujo Nugroho terkait dengan tindak pidana korupsi menjanjikan sesuatu kepada hakim PTUN. Mereka dicegah sebagai saksi untuk MYB (M. Yagari Bhastara),” kata Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Selain OC Kaligis dan Gatot Pujo Nugroho, KPK juga mengirimkan surat permintaan kepada Imigrasi untuk mencegah empat nama lainnya. Mereka yang dicegah, yakni Julius Irawansyah Mawarji, Yulinda Tri Ayuni, Yeni Oktarinan Misnan, dan Evy Susanti. Seperti halnya OC Kaligis, dan Gatot Pujo Nugroho, keempat orang itu dicegah agar saat keterangannya dibutuhkan penyidik yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri.

“Pencegahan ini untuk enam bulan ke depan,” jelas Johan.

OC Kaligis dan Gatot pada Senin (13/7), dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Namun, hingga pukul 17.30 WIB, tak terlihat kehadiran keduanya di Gedung KPK. Johan mengaku belum mengetahui alasan keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Belum tahu adakah pemberitahuan atau tidak,” katanya.

Sementara untuk empat orang yang juga dicegah, Johan menyatakan, pihaknya akan memeriksa mereka dalam waktu dekat. Pemeriksaan terhadap keempatnya akan dilakukan secara bertahap.

Langkah cepat dalam mengusut kasus ini dilakukan lantaran KPK mencurigai ada pihak lain yang terlibat, dan menjadi sumber dana suap terhadap hakim PTUN. Hal itu lantaran dengan uang suap yang disita mencapai US$ 15.000 dan 5.000 dolar Singapura atau jika ditotal dan dikonversi sekitar Rp 250 juta, tidak mungkin berasal dari Garry yang baru sekitar tiga tahun bekerja di Kaligis & Associates.

“Hanya berdasarkan logika saja sangat tidak mungkin uang suap ini berasal atau dimiliki oleh Garry,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji.

Indriyanto mengakui penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di sejumlah lokasi termasuk di Kantor Gubernur Sumut pada Sabtu (11/7) kemarin, untuk mendalami keterlibatan pihak lain. Termasuk mendalami dugaan keterlibatan OC Kaligis sebagai atasan Geri yang telah menjadi tersangka karena tertangkap tangan memberikan uang suap kepada para hakim.

Tak hanya itu, KPK juga mengusut keterlibatan gubernur Sumatera Utara, sebagai atasan Kabiro Keuangan Provinsi Sumut Ahmad Fuad Lubis yang menunjuk OC Kaligis & Associates untuk mendampinginya dalam penanganan perkara di PTUN. Diketahui, dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita uang US$ 700 atau sekitar Rp 91 juta di rumah dinas panitera sekretaris PTUN yang juga tersangka kasus ini, Syamsir Yusfan. Tak hanya itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen di Kantor PTUN dan rumah hakim PTUN, Dermawan Ginting. Uang dan dokumen yang disita diduga terkait dengan tindak pidana tersebut.

“Geledah atau sita ini adalah dalam rangka tugas kami mendalami ‘penyertaan’ (deelneming) fakta hukum siapapun pihak-pihak terkait atau yang memiliki keterkaitan dan bertanggung jawab atas kasus ini (apakah pemberi kuasa ataukah atasan pemberi kuasa ataukah juga penerima kuasa kasus TUN ini),” katanya.

Komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja mengatakan, kecil kemungkinan kasus ini tidak melibatkan gubernur Sumut. Hal itu lantaran suap yang diberikan kepada para hakim menyangkut kasus dugaan korupsi dana bansos dan BDB Sumatera Utara. Namun, Adnan menyatakan, saat ini, pihaknya tengah mendalami sejauh mana keterlibatan Gatot dalam kasus tersebut.

“Kecil kemungkinan tidak terlibat. Sejauh mana keterlibatannya? Sedang didalami penyidik,” katanya.

Serperti diberitakan sebelumnya, Tim Satgas KPK mengamankan lima orang dalam OTT di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/7). Mereka yang tertangkap tangan, yakni Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro; dua orang koleganya hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting; Panitera Sekretaris PTUN Medan, Syamsir Yusfan; serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M. Yagari Bhastara alias Geri. Kelima orang ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di PTUN Medan.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!