Penetapan Tersangka Dua Pejabat KY Oleh Bareskrim, Bikin Kegaduhan Baru

JAKARTA Redaksi.co.id Penetapan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi oleh Bareskrim Polri bikin...

23 0

JAKARTA Redaksi.co.id Penetapan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi oleh Bareskrim Polri bikin kegaduhan baru.

Bahkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai penetapan status tersangka pada dua pejabat Komisi Yudisial (KY) atas pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi terburu-buru.

“Komisioner KY perlu dibuktikan, tapi agak terburu-buru polisi, langsung dijadikan tersangka,” katanya saat di Jombang, Jawa Timur.

Ia mengatakan, penetapan status tersangka itu justru menimbulkan kesan negatif, dimana polisi berseberangan dengan lembaga hukum lainnya.

Padahal, sesama instansi lembaga hukum seharusnya tidak berbuat
demikian, terburu-buru menetapkan status tersangka.

Ia berharap, sebagai lembaga penegak hukum harus menyadari fungsi dan amanat yang diemban dan jangan sampai terjadi kriminalisasi pada lembaga lainnya.

“Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir,” harapnya.

Sarpin seperti diketahui melaporkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri ke Badan Reserse Krimininal (Bareskrim) Polri pada 30 Maret 2015. Ia menganggap keduanya telah mencemarkan nama baiknya terkait putusan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Hakim Sarpin menjadi pihak yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat ditetapkan tersangka dugaan rekening gendut oleh KPK.

Pemerintah sendiri tampaknya kaget dengan penetapan tersangka terhadap pejabat KY tersebut. Dan berharap ada mediasi atas kasus dua komisioner Komisi Yudisial (KY) yang dijadikan tersangka atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

Menkopolhukam Tedjo Edhy mengatakan akan segera berkomunikasi dengan hakim Sarpin.

“Saya sekarang ingin cari kontak dengan Sarpin, siapa tahu kami hari ini bisa ketemu ya kami undang,” ujar Menkopolhukam Tedjo Edhy usai rapat di Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Tedjo mengatakan, Presiden berharap ada mediasi atas penetapan tersangka dua komisioner KY agar tidak menjadi kegaduhan baru. Meski Tedjo belum mau memastikan jalannya dengan mencabut laporan atau cara lain.

“Maka kita lihat, kami upayakan bagaimana kegaduhan itu bisa dikurangi, tapi proses hukum kita tidak bisa campuri. Tetapi kita kurangi kegaduhan ini,” ujarnya.

Sedangkan mantan Ketua PP Muhammadyah, Achmad Syafii Maarif menilai Mahkamah Agung (MA) telah mandul dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.

Hal itu terlihat dengan tidak dijalankannya rekomendasi Komisi Yudisial (KY) untuk memberi sanksi skorsing nonpalu selama enam bulan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Sarpin Rizaldi yang memimpin permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan.

“MA-nya yang mandul,” kata Buya Syafii usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7).

Buya Syafii meyakini mandulnya MA berimplikasi luas. Salah satunya penetapan tersangka yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap Ketua KY Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrohman Syauri. Keduanya menjadi tersangka pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi karena dianggap mencemarkan nama baik Sarpin melalui pernyataan di media massa.

“(Kalau) MA jalan, kriminalisasi pimpinan KY tidak akan terjadi,” katanya.

Buya Syafii mengaku prihatin dengan kondisi politik dan hukum di Indonesia belakangan ini. Penetapan tersangka yang dilakukan Bareskrim terhadap pimpinan KPK dan KY membuat hukum di Republik Indonesia menjadi tidak sehat.

“Antara penegak hukum itu main ‘kucing-kucingan’, itu menurut saya tidak sehat bagi republik ini,” ungkapnya.

Menurut Buya Syafii, penegak hukum yang begitu mudah menersangkakan seseorang menandakan mental yang tidak stabil dan tidak percaya diri. Untuk itu, Buya Syafii berharap Presiden Joko Widodo turun tangan dan bertindak tegas dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mencopot aparat penegak hukum yang mudah menetapkan tersangka pada seseorang.

“Oleh karena itu presiden harus bertindak. Ada aparat yang jelas itu melukai publik, melukai hukum diganti. Kenapa sulit amat, perintahkan Pak (Badrodin) Haiti untuk mengganti,” tegasnya.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!