BPK Laporkan ke DPR, Hasil Audit Kesiapan Pemerintah Selenggarakan Pilkada 2015

JAKARTA Redaksi.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kesiapan Pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2015 atas permintaan DPR.Dalam auditnya, BPK menemukan 10 poin hasil pemeriksaan...

31 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kesiapan Pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2015 atas permintaan DPR.

Dalam auditnya, BPK menemukan 10 poin hasil pemeriksaan yang tidak sesuai aturan. Kesepuluh poin itu mulai dari anggaran yang tidak sesuai hingga soal SDM dan tahapan Pilkada yang tidak mengikuti ketentuan.

Pemaparan hasil adit itu dilakukan BPK di hadapan pimpinan DPR, perwakilan Komisi II dan perwakilan Komisi III di ruang Pimpinan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2015).

Pertemuan diawali dengan penyerahan laporan dari Ketua BPK, Harry Azhar Azis ke Ketua DPR Setya Novanto.

“Sesuai dengan kesepakatan, setelah menerima surat dari pimpinan DPR atas rekomendasi Komisi II, kami putuskan lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata Harry dalam penyampaian laporannya.

Dikatakan Harry, pemeriksaan ini dimulai sejak 8 Juni 2015 dan berakhir hari ini, 13 Juli 2015. Pemaparan dalam rapat konsultasi ini juga dihadiri oleh trio Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, serta Fadli Zon. Ada pula Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna lalu menyampaikan hasil pemeriksaan dari kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pilkada pada KPU, Bawaslu, Pemda dan instansi lainnya.

Berikut adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap kesiapan Pilkada serentak:
1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan
2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan
3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan
4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan
Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya
5. Bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan
6. Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai
7. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015
8. Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU no 2 tahun 2015
9. Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan

Diketahui, Pilkada serentak akan dilangsungkan pada bulan Desember 2015. Penyelenggaraan ini baru pertama kali dilaksanakan, sesuai Undang-undang terbaru. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!