Ketahuan, Ada 34 Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Kota Bekasi

BEKASI ( Redaksi.co.id) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekas, memeriksa enam orang saksi terkait dengan kasus perjalanan dinas yang diduga fiktif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

27 0

BEKASI ( Redaksi.co.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekas, memeriksa enam orang saksi terkait dengan kasus perjalanan dinas yang diduga fiktif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2014.

“Yang kami tangani adalah perjalanan dinas fiktif periode 2009 hingga 2014,” kata Juru Bicara Kejari Kota Bekasi, Prasetyo Budi, Senin (03/08/2015).

Dia menjelaskan, keenam orang yang diperiksa sebagai saksi dari dugaan kasus perjalanan dinas yang merugikan uang negara hingga Rp 234 juta itu salah satunya berasal dari Sekretaris Dewan.

“Kasus tersebut masih kami dalami,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, penanganan kasus itu hingga kini masih berlangsung dengan pemanggilan sejumlah saksi lainnya.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Syamsudin mengatakan, ada 34 perjalanan dinas yang diduga fiktif dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi periode 2009-2014.

Perjalanan dinas tersebut diakomodasi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi ke sejumlah daerah tujuan, di antaranya ke Jakarta, Bogor, dan Bandung.

“Namun ada salah satu agenda perjalanan yang telah kita klarifikasi kepada pihak penyelenggara bahwa kegiatan itu fiktif, salah satunya ke Bogor,” katanya.

Mantan wakil rakyat itu lalu diminta untuk mengembalikan anggaran yang mereka gunakan sebesar Rp 234 juta. Akan tetapi, saat pelaksanaannya mereka tak mampu merinci dalam menggunakan anggaran itu.

“Uang tidak bisa dikembalikan begitu saja, tapi dalam pengembalian uang perjalanan dinas harus terinci pemakaian uang itu untuk apa saja,” ujarnya.

Menurutnya, temuan kasus seperti ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Pertama bulan September 2014 dan kedua bulan Maret 2015. Namun pengembalian uang pertama itu belum sesuai dengan rincian penggunaannya dan pemerintah masih menunggu klarifikasi dari anggota dewan tersebut.

Berbeda dengan hasil pemeriksaan kedua, pada bulan Maret 2015, kata Cucu, proses pengembalian uang negara itu sudah sesuai dengan perincian dan sudah pas dalam hitungannya.

“Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini sifatnya administratif. Jadi untuk dikatakan apakah ini ada dugaan korupsi itu bukan ranah kami, tapi Kejaksaan Negeri Bekasi yang bisa menyimpulkan,” jelasnya. (Agus)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!