30 Persen Tanah di Depok Belum Bersertifikat

redaksi.co.id - 30 Persen Tanah di Depok Belum Bersertifikat Depok - Badan Pertanahan Nasional Kota Depok mencatat ada 30 persen lahan di kota tersebut yang...

49 0

redaksi.co.id – 30 Persen Tanah di Depok Belum Bersertifikat

Depok – Badan Pertanahan Nasional Kota Depok mencatat ada 30 persen lahan di kota tersebut yang belum mengantungi sertifikat.

Padahal, Kepala Seksi Suwardi mengaku telah memberikan kemudahan dalam melayani warga yang akan mengusur sertifikat.

“Bahkan, di Depok ada program one day service untuk pembuatan sertifikat,” kata Suwardi, Senin 21 September 2015.

Suwardi mengungkapkan, lahan di Depok yang belum bersertifikat mencapai 6.249,82 hektare dari total luas lahan 20.358,82 hektare.

Adapun luas lahan yang sudah terdaftar mencapai 70 persen 14.136 hektare. “Luas yang sudah terdaftar 394.346 bidang,” ujarnya.

Sejak 14 Agustus 2015, BPN Kota Depok juga telah meneken perjanjian ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti layanan 70-70. Menurutnya, layanan ini juga mempermudah dan membantu warga yang mengurus sertifikat tanahnya.

“Setiap hari ada 500 orang yang mendaftar untuk pembuatan sertifikat atau pun hanya pengecekan saja. Tapi, sebenarnya sebelum program ini kami juga sudah punya program one day sercive untuk memberikan layanan maksimal,” ucapnya.

Pada saat awal program ini diluncurkan di Depok, sepekan saja sudah 1.550 layanan diselesaikan tepat waktu. Seperti layanan pengecekan sertifikat, penghapusan hak tanggungan, peningkatan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pemisahan/pemecahan sertifikat tanah dan pendaftaran pertama kali dari tanah negara maupun tanah milik.

“Dengan ada layanan 70-70 ini, artinya kami telah membuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang sudah ditargetkan waktu pengerjaannya,” ujar Suwardi.

Dengan adanya seluruh layanan itu, Suwardi menegaskan, saat ini masyarakat yang harus berinisiatif mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk kepemilikan yang sah.

Bila tanah itu sudah bersertifikat, dia yakin gugatan di kemudian hari bisa dicegah. “Sertifikat merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah,” ujarnya.

Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Satibi mengatakan tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat sebanyak 243 bidang atau seluas 630.402 meter persegi. Sedangkan yang belum bersertifikat dan saat ini sedang diproses ada sebanyak 209 bidang 799.284 meter persegi.

Satibi mengatakan telah menyerahkan semua berkas ke BPN, agar aset itu bisa memiliki sertifikat. “Tinggal BPN mau buat kebijakannya seperti apa. Sudah ada rapat mengenai penyelesaian sertifikasi ini,” ujarnya.

Sejauh ini, rapat Komisi A sudah melayangkan surat rekomendasi ke BPN, untuk menanyakan kendala apa saja yang menghambat proses sertifikasi ini. Soalnya, ada 95 bidang tanah yang sudah diajukan sejak 2010 hingga kini belum juga mendapatkan sertifikat.

“Kami sedang menunggu rekomendasi BPN. Apa saja kekurangan berkas yang kami ajukan. Masa dari 95 yang diajukan kurang berkas semuanya?” ujarnya.

Dari 95 berkas yang diajukan, baru satu bidang, yakni SDN Tapos 4 di Kelurahan/Kecamatan Tapos, yang sertifikatnya selesai pada 2014. Luasnya mencapai 1.589 meter persegi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Hamzah mengakui, masih banyak lahan di Depok yang belum bersertifikat. Untuk itu, Dewan terus mendorong agar tanah di Depok cepat didaftarkan. Terutama, tanah-tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat. IMAM HAMDI

(red/ovi/riawan/NT)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!