Paket Kebijakan Belum Mampu Hentikan PHK, Apa Kata Darmin?

redaksi.co.id - Paket Kebijakan Belum Mampu Hentikan PHK, Apa Kata Darmin? Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan beberapa waktu...

43 0

redaksi.co.id – Paket Kebijakan Belum Mampu Hentikan PHK, Apa Kata Darmin?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan beberapa waktu lalu tak berimbas instan. Hal ini dikatakannya menjawab masih tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja. Menurut Darmin, paket tersebut difokuskan untuk merangsang sektor investasi, ekspor, serta properti.

“Itu memerlukan investasi baru, sehingga butuh waktu,” kata Darmin di Kantor Wakil Presiden, Selasa 29 September 2015.

Adanya PHK menurutnya dikarenakan perlambatan ekonomi. Tapi perlambatannya saat ini sudah makin membaik.”‎ Darmin memperkirakan pada kuartal tiga pertumbuhan akan lebih baik daripada kuartal dua. Walaupun ada perbaikan, namun menurutnya angka PHK tak bisa serta merta menurun. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK hingga awal September 2015 mencapai 26 ribu orang.

Pemerintah, kata Darmin, juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah PHK. Salah satunya adalah merumuskan formula untuk menentukan upah minimum regional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan tahap II hari ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution direncanakan yang akan mengumumkannya langsung.

Pada 9 September 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk merespons kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Kebijakan itu diberi nama paket September I.Tiga paket kebijakan tersebut, pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha.

Poin kedua dalam paket kebijakan yaitu mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu. Ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, kata Jokowi, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya.

(red/ahyu/etyo/armawan/WSD)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!