Paket Kebijakan Ekonomi Gagal jika ada Public Distrust

redaksi.co.id - Paket Kebijakan Ekonomi Gagal jika ada Public Distrust JAKARTA -Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara yang friendly business dengan meluncurkan sejumlah...

12 0

redaksi.co.id – Paket Kebijakan Ekonomi Gagal jika ada Public Distrust

JAKARTA –Upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara yang friendly business dengan meluncurkan sejumlah Paket Kebijakan Ekonomi patut diapresiasi.

Namun demikian, Presiden Jokowi diingatkan agar rangkaian paket deregulasi dan debirokratisasi itu tidak menjadikan Indonesia terseret sebagai negara yang benar-benar liberal.

Selain itu, jika deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pemerintah diminta instropeksi mempelajari kemungkinan berkembangnya public distrust(ketidakpercayaan public).

Dalam diskusi public para dosen Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (6/10/2015), yang menghadirkan dua pembicara kunci Manager ASEAN Economic Community Center (AEC Center), Dr. Tri Mardjoko, MA, dan Ketua Program Studi Magister Manajemen (MM) Unas, Dr. I Made Adnyana terungkap hal tersebut.

Diskusi publik mengangkat tema Dampak Pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi Terhadap Daya Saing Nasional Indonesia. Diskusi menyoroti peran penting pemerintah dalam mendorong penguatan daya saing nasional, baik melalui regulasi, bantuan permodalan, maupun pembinaan.

Hampir di setiap aspek Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, khususnya sesama anggota ASEAN, para dosen setuju dengan langkah pemerintah melakukan perombakan berbagai aturan yang menghambat tidak saja masuknya investasi.

Akan tetapi juga melindung produk-produk lokal, khususnya yang diproduksi oleh perusahaan Usaha Mikro Menengah dan Kecil (UMKM).

Sejauh ini, para dosen menilai Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan Tahap II yang sudah diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi meskipun sudah baik, tetapi hasilnya kurang menggigit.

Dianggap tidak ada lonjakan investasi yang masuk, dan rupiah meski harus ini menguat dinilai belum mencerminkan hasil signifikan dari Paket Kebijakan itu sendiri.

“Pemerintah jangan bikin paket gombal, sudah memberikan semuanya tapi kurang direspon dunia usaha. Pemerintah harus introspeksi, ada apa itu? Apakah ini bukan sudah ada public distrus?” kata seorang dosen dalam diskusi tersebut.

Sementara seorang dosen senior Unas, Dr. Zainul Djumadin M.Si mengingatkan pemerintah agar rangkaian paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diluncurkannya tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar liberal.

Ia menyebutkan, pemerintah tetap berkewajiban mengikat para investor untuk menampung produk lokal, dan melindungi produk lokal (terutama produk-produk UMKM) dari serbuan produk asing.

Dalam kesempatan itu Dr. Tri Mardjoko, MA mengemukakan, tujuan deregulasi pemerintah adalah diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industry/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi yang membebani konsumen.

Selain itu, deregulasi dimaksudkan juga untuk mempercepat penyelesaian gap daya saing industri, dan menciptakan inisiatif baru sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar global.

Soal penilaian Paket Kebijakan I dan II belum nendang, Tri Mardjoko mengajak semua pihak menunggu Paket Kebijakan Tahap III yang akan segera diumumkan pemerintah.

“Paket ini pasti lebih nendang karena mencakup pengaturan suku bunga bank, tarif listrik, harga BBM, sistem pengupahan, dan tenaga kerja,” Tri Mardjoko menjelaskan.

(red//ur/sikin/MNA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!