Fokus Paket Kebijakan Ketiga Menekan Biaya Perusahaan

redaksi.co.id - Fokus Paket Kebijakan Ketiga Menekan Biaya Perusahaan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah secara berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus mempermudah, memperjelas,...

9 0

redaksi.co.id – Fokus Paket Kebijakan Ketiga Menekan Biaya Perusahaan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah secara berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus mempermudah, memperjelas, mempermurah pengurusan perizinan dan syarat berusaha di Indonesia. Dalam paket kebijakan ketiga, pemerintah menambahkan satu poin, selain kemudahan dan kejelasan usaha.

“Yaitu menekan biaya,” kata Darmin dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu 7 Oktober 2015. Dia mengatakan ada dua pokok utama dalam kebijakan ini yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kelompok mengenai penurunan tarif dan atau harga energi meliputi harga BBM, harga avtur, elpiji 12 kg, pertamax dan pertalite efektif turun sejak 2015.

Untuk harga BBM jenis solar turun sebesar Rp 200 per liter. Sehingga harga eceran BBM jenis ini yang bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga yang sama juga berlaku untuk solar nonsubsidi. Namun untuk harga premium masih tidak berubah alias tetap. Darmin menuturkan harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk.

Untuk pupuk, pemerintah memahami harga kemampuan daya beli industri sektor ini berdasarkan penelitian Kementerian ESDM itu US$ 7 per MMBTU. Sedangkan harga gas untuk industri lain seperti keramik, petrokimia akan diturunkan lebih besar lagi. Aturan mengenai gas ini baru akan berlaku efektif 1 Jan 2016. Pemberlakuan mulai tahun depan karena aturan mengenai PNBP masih harus diubah. Darmin mengatakan penurunan harga gas ini tidak memengaruhi penerimaan dari bagian perusahaan gas Kontrak Karya.

“Ini yang dikorbankan dikurangi PNBP-nya dan biaya distribusinya. Jadi tolong dicatat lebih baik, karena dikira nanti dunia usaha dipaksa turun penerimaannya. Tidak, penerimaannya tidak berubah,” kata dia. Untuk listrik pelanggan I3 dan I4, mendapat diskon pemakaian tengah malam sebesar 30 persen, mulai pukul 23.00 hingga 08.00 pagi hari.

Sedangkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah mengeluaran kebijakan penyederhanaan izin pertanahan untuk bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Menurut Darmin, kebiijakan ini memiliki dampak perubahannya cukup besar. Dalam rangka menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian ATR akan revisi peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria. Isinya itu menyangkut pemberian hak atas tanah, jhususnya hak guna usaha (HGU).

Selain pemberian hak, perpanjangan hak dan pembaharuan hak juga akan disederhanakan menjadi waktu pelayanannya lebih pendek. Darmin mencontohkan untuk izin HGU dari 30 hingga 90 hari itu menjadi 20 hari kerja untuk lahan sampai 200 hektare. Sedangkan untuk lahan di atas 200 hektare, hanya 45 hari kerja. Adapun perpanjangan HGU yang semula 20 hingga 50 hari, diperpendek jadi 7 hari kerja untuk lahan 200 hektare. Untuk lahan di atas 200 hektare cukup 14 hari kerja. “Perpanjangan hak penggunaan lahan, biasanya itu ada persyaratan lagi kalau ada perpanjangan. Kedepan itu disederhanakan, perpanjangan kok masih dibikin ruwet. Kira-kira demikian logikanya,” kata dia.

(red/oudlon/R)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!