Kemenhub: Ojek Online Picu Kenaikan Subsidi BBM

173

redaksi.co.id – Kemenhub: Ojek Online Picu Kenaikan Subsidi BBM

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menegaskan sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 kendaraan roda dua tidak bisa dijadikan angkutan umum. Dengan demikian, Kemenhub menegaskan jasa layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Go-Jek, Grabike atau sejenisnya melanggar aturan yang ada.

“Langkah kita tegas, kendaraan roda dua itu tidak sesuai regulasi kita. Regulasi di Indonesia jelas minimal mobil,” Direktur Jendral Perhubungan Darat Djoko Sasono di kantornya, Senin (26/10/2015).

Djoko mengungkapkan selain melanggar aturan, potensi maraknya kendaraan roda dua yang dijadikan transportasi umum juga mampu memicu kenaikan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kendaraan bermotor itu satu tahun pertumbuhannya 10 juta kendaraan, kalau banyak Go-Jek atau sejenisnya ini bisa memengaruhi subsidi BBM nantinya,” kata Djoko

Namun begitu, Djoko mengapresiasi perihal penggunaan aplikasi untuk memudahkan para pelanggan untuk mengakses transportasi yang diinginkan. Dikatakan Djoko ini sebagai bentuk kreativitas anak bangsa yang berhasil menciptakan teknologi yang inovatif.

Hanya saja, Djoko meminta kepada CEO Go-Jekdan beberapa usaha sejenisnya untuk menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, bukan justru menabrak aturan yang ada.

“Ini ada aturan mainnya, memang tidak semua aturan di tulis, tapi ada etika yang harus kita jaga, di ruangan ini tidak ada tulisan ‘dilarang kencing di sini’, tapi apa iya kita mau kencing di sini, tidak kan?,” tegas Djoko.

Menurut Djoko, dengan adanya usaha yang menggunakan moda transportasi sepeda motor tersebut jika tidak segera ditertibkan dapat mengganggu stabilitas industri transportasi lainnya.

Untuk itu, sampai saat ini Djoko masih membuka ruang kepada para CEO pengusaha ojek tersebut untuk berdiskusi sebelum nantinya pemerintah akan bersikap tegas. (Yas/Zul)

(red/ochman/rief/RA)

loading...

Comments

comments!