BEI Mampu Atur Hanya Orang RI yang Bisa Beli Saham Freeport

170

redaksi.co.id – BEI Mampu Atur Hanya Orang RI yang Bisa Beli Saham Freeport

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dan diperbolehkan untuk membuat regulasi yang berisi membatasi investor pembelian saham. Oleh karena itu, BEI yakin bahwa bisa membuat aturan yang hanya memperbolehkan orang Indonesia membeli saham PT Freeport Indonesiajika perusahaan tersebut berniat untukpenawaran saham perdana atau melakukan initial public offering (IPO).

Direktur Utama BEI, Tito Sulisto mengatakan, dalam kajian yang dilakukan oleh BEI terungkap bahwa beberapa negara telah memberlakukan aturan atau sistem yang melarang investor asing untuk membeli saham-saham tertentu. Dengan kata lain,hanya penduduk asli di negara tersebut yang membeli saham emiten tertentu.

“Bisa. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJk) memungkinkan itu namanya keberpihakan. Malaysia katakan IPO 30 persennya pribumi. Bisa. Di Ceko pernah dilakukan itu. Jadi kita juga bisa. Sistem internal kliring dan KSEI, KPEI memungkinkan kita membatasi pembelian oleh asing,” jelas dia, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Dia mengatakan, pelepasan saham Freeport melalui skema IPO memungkinkan untuk dilakukan. Menurut Tito, hal tersebut tertuang dalam perjanjian antara pemerintah dan Freeport.

Contract of word mengatakan kemungkinan bisa untuk listed. Tahun 2001 perjanjian antara pemerintah dan Freeport. Artikel 24,” ujarnya.

Semetara, agar terjadi pemerataan pendapatan. Pihaknya berharap agar saham Freeport tidak hanya dikelola oleh perusahaan BUMN.”Saya imbau. Aturannya tidak melarang. Bukan hanya listed di bursa supaya masyarakat bisa ikut. Tolong Taspen, BPJS dan Asabri diberi kesempatan punya. Kalau BUMN itu hanya BUMN. Kalau Taspen, BPJS itu semua pensiunan tentara, PNS dan semua rakyat menikmati. Kalau perlu kasih gratis,” tandas dia.

Pernyataan Tito ini memanggapi rencana divestasi saham Freeport Indonesia. Dalam perjanjian, Freeport memang diharuskan untuk melepaskan sebagian sahamnya. Namun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Opsi pertama yang harus dilalui adalah Freeport menawarkan sahamnya ke pemerintah Indonesia.

Jika pemerintah tidak mengambil opsi tersebut maka akan diserahkan kepada perusahaan yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun jika opsi tersebut tidak diambil maka Freeportakan menawarkan sahamnya ke perusahaan swasta nasional. Dalam hal ini bisa melalui mekanisme IPO. (Amd/Gdn)

(red/andhi/urhartanto/SN)

loading...

Comments

comments!