RI-Brunei Darussalam Rumuskan Aturan Besaran Gaji TKI

redaksi.co.id - RI-Brunei Darussalam Rumuskan Aturan Besaran Gaji TKI Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam merumuskan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan...

42 0

redaksi.co.id – RI-Brunei Darussalam Rumuskan Aturan Besaran Gaji TKI

Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam merumuskan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) pada pengguna perseorangan (bukan perusahaan).

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindharno mengatakan, perundingan mengenai nota kesepahaman ini dilakukan untuk meningkatkan upaya-upaya kedua negara terkait perlindungan dan kesejahteraan TKI domestic worker yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Brunei Darussalam.

“Dalam pertemuan bilateral pekan lalu, kedua negara telah sepakat membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI PLRT. Pembahasan MoU ini penting bagi kedua negara, terutama untuk memberikan kepastian bagi TKI, pengguna dan agensi penempatan TKI di masing-masing negara,” ujar Soes dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Soes menjelaskan, dalam pertemuan bilateral kedua negara telah berhasil menyepakati beberapa point pembahasan yang akan dimasukkan dalam draft MoU.

Baca Juga

Poin-poin yang telah dibahas secara khusus antara lain mengenai pengaturan hak dan kewajiban bagi TKI, pengguna (majikan) serta agensi swasta yang berada di kedua negara.

“Secara umum, sebagian besar isi draft dari MoU telah disepakati kedua delegasi. Ini merupakan sebuah kemajuan dalam proses perundingan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai hak-hak dan kewajiban bagi pekerja Indonesia, majikan, Agency Brunai Darussalam dan PPTKIS,” kata dia.

Hak-hak TKI yang diatur dalam draft MoU tersebut antara lain besaran gaji, jam istirahat, one day off, cuti, dan masa berlaku kontrak kerja dan tata cara pengaduan bila terjadi perselisihan.

“Namun masih ada beberapa pending matters yg akan dibahas lebih lanjut yaitu tentang standart kontrak kerja, cost structure dan proses pengaduan TKI bermasalah di Brunai. Ketiga points pending matters tersebut dijadwalkan dibahas di 2016 di Brunai Darussalam,” lanjutnya.

Menurut Soes, selama ini TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Brunei Darussalam tidak mengalami banyak masalah karena budaya yang relatif sama.

Selain itu, kondisi ini didukung dengan pemerintah Brunei Darussalam yang fokus dan mau bekerjasama dengan KBRI dalam hal penganan kasusTKI.

“Brunei Darussalam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara, selain Malaysia dan Singapura yang menjadi tujuan TKI untuk bekerja. Selain TKI domestic worker, saat ini, peluang kerja di Brunei Darussalam untuk sektor formal masih terbuka di antaranya untuk bidang perminyakan, bidang infrastruktur, informasi dan teknologi, serta kesehatan dan bidang kehutanan,” tandas Soes. (Dny/Ahm)

(red/ris/ahyudianto/AW)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!